Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, melalui video converence menerima arahan dari Bawaslu RI mengenai kebijakan-kebijakan penting sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI, Pemerintah/Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP terkait dengan penundaan Pi

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2020-2021 di 34 Provinsi se Indoensia melalui surat keputusan no 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 tertanggal 1 April 2020. TPD terdiri dari 6 orang yang masing-masing dua orang dari unsur tok

Setelah tahapan Pilkada 2020 resmi ditunda, Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli langsung mengikuti rapat koordinasi bersama

Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 0075 tentang Pelayanan Informasi, Bawaslu Provinsi Gorontalo gelar rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media Zoom Meeting pada Selasa (31/03/2020) . Tu

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo Rahmad Katon Mohi,S.Sos,M.Si melaporkan hasil pengawasan Verifikasi Administrasi pada rapat bersama