Bawaslu Provinsi Gorontalo Hadiri Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang diluncurkan Bawaslu RI
|
Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia resmi meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang mencakup tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (26/08/2024) dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Mochammad Afifudin, Anggota DKPP I Dewa Wiarsa Raka Sandi, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, juga mengapresiasi inisiatif Bawaslu RI dalam mengembangkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Menurutnya, IKP merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran di tahapan pencalonan, kampanye, maupun pungut hitung.
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Wiarsa Raka Sandi, menambahkan bahwa kerawanan dalam pemilu juga berpotensi memicu pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. "Sinergitas antar lembaga menjadi keharusan kita bersama untuk menjaga integritas pemilu," tegasnya.
[caption id="attachment_9526" align="aligncenter" width="1560"]
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia resmi meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang mencakup tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (26/08/2024).[/caption]
Ketua KPU RI, Mochammad Afifudin, menyoroti sejarah pemetaan kerawanan yang pertama kali diperkenalkan pada 2014. "Pemetaan ini telah mendorong lembaga riset pemilu dan pemerintah untuk mengembangkan strategi mitigasi pada setiap tahapan, sehingga dapat mencegah pelanggaran yang lebih luas," katanya.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemetaan kerawanan dalam mengantisipasi potensi pelanggaran di setiap tahapan pemilu. "Dalam setiap perhelatan pemilu dan pilkada, pasti berpotensi terjadinya pelanggaran. Maka dari itu, Bawaslu wajib melakukan pemetaan kerawanan berdasarkan pengalaman pengawasan tahapan pemilu dan pilkada sebelumnya," ujarnya.
[caption id="attachment_9527" align="aligncenter" width="1560"]
Rahmat Bagja Ketua Bawaslu Republik Indonesia saat memberikan sambutan pada kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang mencakup tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (26/08/2024).[/caption]
Dalam pemetaan terbaru IKP Pemilu 2024, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan dilakukan dengan Langkah, Skema pertama dilakukan bawaslu provinsi dan kabupaten/Kota berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada bebasis data Dan skema kedua adalah pemetaan kerawanan secara nasional untuk memetakan wilayah dan isu pada tahapan pencalonan kampanye dan pungut hitung.
Selanjutnya Lolly Suhenty menjelaskan Tujuan dan divinisi IKP adalah Memetakan potensi kerawanan pemilihan di 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota, melakukan priyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan pada tahapan pencalonan kampanye dan pungut hitung, menjadi basis data untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan pilkada
Lolly Suhenty, menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan yang paling rawan, yaitu pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. "Klasifikasi tingkat kerawanan ini diukur dengan 27 indikator, dan hasilnya menunjukkan bahwa 16% kabupaten/kota masuk kategori rawan tinggi, 66% rawan sedang, dan 18% rawan rendah," ungkapnya.
[caption id="attachment_9528" align="aligncenter" width="1560"]
Lolly Suhenty Anggota Bawaslu Republik Indonesia saat Pemaparan IK pada Kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang mencakup tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (26/08/2024).[/caption]
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, Bersama-sama dengan Anggota Bawaslu Provnsi Gorontalo Moh. Fadjri Arysad yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa pemetaan kerawanan ini merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu secara berjenjang. "Ini adalah bagian dari transparansi informasi serta strategi dalam mencegah potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu," ujarnya.
[caption id="attachment_9529" align="aligncenter" width="1600"]
Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo saat hadiri kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang mencakup tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (26/08/2024).[/caption]
Moh. Fadjri Arsyad selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo, menambahkan bahwa Gorontalo telah meluncurkan IKP Pilkada 2024 dengan menghadirkan berbagai unsur termasuk pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ormawa dan juga insan media. "Respon dari berbagai pihak sangat positif, dan ini akan menjadi dasar dalam membaca potensi kerawanan di wilayah Provinsi Gorontalo," katanya.
Terakhir Moh. Fadjri Arsyad menambahkan IKP ini wajib kita publish agar seluruh lapisan masyarakat bisa membaca dan mecegah agar potensi-potensi pelanggaran pada setiap tahapan.
Ayo Awasi Bersama Cegah Bersama Dan Kita Tegakan Keadilan Pemilu Bersama Bawaslu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia resmi meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang mencakup tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (26/08/2024).[/caption]
Ketua KPU RI, Mochammad Afifudin, menyoroti sejarah pemetaan kerawanan yang pertama kali diperkenalkan pada 2014. "Pemetaan ini telah mendorong lembaga riset pemilu dan pemerintah untuk mengembangkan strategi mitigasi pada setiap tahapan, sehingga dapat mencegah pelanggaran yang lebih luas," katanya.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemetaan kerawanan dalam mengantisipasi potensi pelanggaran di setiap tahapan pemilu. "Dalam setiap perhelatan pemilu dan pilkada, pasti berpotensi terjadinya pelanggaran. Maka dari itu, Bawaslu wajib melakukan pemetaan kerawanan berdasarkan pengalaman pengawasan tahapan pemilu dan pilkada sebelumnya," ujarnya.
[caption id="attachment_9527" align="aligncenter" width="1560"] Rahmat Bagja Ketua Bawaslu Republik Indonesia saat memberikan sambutan pada kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang mencakup tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (26/08/2024).[/caption]
Dalam pemetaan terbaru IKP Pemilu 2024, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menjelaskan bahwa pemetaan kerawanan dilakukan dengan Langkah, Skema pertama dilakukan bawaslu provinsi dan kabupaten/Kota berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada bebasis data Dan skema kedua adalah pemetaan kerawanan secara nasional untuk memetakan wilayah dan isu pada tahapan pencalonan kampanye dan pungut hitung.
Selanjutnya Lolly Suhenty menjelaskan Tujuan dan divinisi IKP adalah Memetakan potensi kerawanan pemilihan di 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota, melakukan priyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan pada tahapan pencalonan kampanye dan pungut hitung, menjadi basis data untuk menyusun program pencegahan dan pengawasan tahapan pilkada
Lolly Suhenty, menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan yang paling rawan, yaitu pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. "Klasifikasi tingkat kerawanan ini diukur dengan 27 indikator, dan hasilnya menunjukkan bahwa 16% kabupaten/kota masuk kategori rawan tinggi, 66% rawan sedang, dan 18% rawan rendah," ungkapnya.
[caption id="attachment_9528" align="aligncenter" width="1560"] Lolly Suhenty Anggota Bawaslu Republik Indonesia saat Pemaparan IK pada Kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang mencakup tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (26/08/2024).[/caption]
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, Bersama-sama dengan Anggota Bawaslu Provnsi Gorontalo Moh. Fadjri Arysad yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa pemetaan kerawanan ini merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu secara berjenjang. "Ini adalah bagian dari transparansi informasi serta strategi dalam mencegah potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu," ujarnya.
[caption id="attachment_9529" align="aligncenter" width="1600"] Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo saat hadiri kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024 yang mencakup tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, (26/08/2024).[/caption]
Moh. Fadjri Arsyad selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Gorontalo, menambahkan bahwa Gorontalo telah meluncurkan IKP Pilkada 2024 dengan menghadirkan berbagai unsur termasuk pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat ormawa dan juga insan media. "Respon dari berbagai pihak sangat positif, dan ini akan menjadi dasar dalam membaca potensi kerawanan di wilayah Provinsi Gorontalo," katanya.
Terakhir Moh. Fadjri Arsyad menambahkan IKP ini wajib kita publish agar seluruh lapisan masyarakat bisa membaca dan mecegah agar potensi-potensi pelanggaran pada setiap tahapan.
Ayo Awasi Bersama Cegah Bersama Dan Kita Tegakan Keadilan Pemilu Bersama Bawaslu
