Bawaslu Provinsi Gorontalo Dorong Pengelolaan Administrasi yang Lebih Tertib

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo Admira Wantogia mendorong penguatan koordinasi dan komunikasi antara sekretariat Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan berbagai persoalan administrasi dan kepegawaian. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat evaluasi pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar secara virtual, Selasa (26/05/2026).

Dalam penyampaiannya, Admira menilai berbagai pertanyaan dan tanggapan yang selama ini disampaikan jajaran sekretariat merupakan hal penting yang perlu dikaji berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di daerah tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan asumsi, namun harus mengacu pada hasil pengkajian dan pedoman resmi yang telah ditetapkan.

“Berbagai pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan itu sangat penting, karena seluruh jawaban yang diberikan melalui kedeputian merupakan hasil pengkajian berdasarkan aturan-aturan yang ada,” ujar Admira.

Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak daerah menjadikan pendapat dan arahan dari Bawaslu Provinsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan administrasi maupun pengelolaan sekretariat. Oleh karena itu, Admira meminta seluruh jajaran agar aktif menyampaikan permasalahan maupun saran secara tertulis sehingga dapat dikaji bersama dan dicarikan solusi yang tepat.

^{Rapat “Evaluasi atas Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024” yang digelar melalui Zoom Meeting, Selasa (26/05/2026)}

Selain membahas pengelolaan administrasi, Admira juga menyinggung sejumlah isu yang sering menjadi perhatian jajaran sekretariat, di antaranya terkait alih status, perpanjangan surat tugas, hingga berbagai dinamika kepegawaian di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ia menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut terus menjadi perhatian untuk diselesaikan secara bertahap melalui koordinasi bersama.

“Kami meminta kepala sekretariat untuk terus berkomunikasi dan menyampaikan saran maupun pendapat terkait kondisi di daerah masing-masing, sehingga berbagai catatan dan hambatan dapat kita selesaikan bersama,” katanya.

Admira juga mengingatkan agar seluruh proses administrasi, termasuk pembayaran hak pegawai seperti gaji ke-13 dan penyelesaian dokumen lainnya, dapat diupayakan berjalan tepat waktu. Menurutnya, apabila terdapat kendala di daerah, maka hal tersebut perlu segera dikomunikasikan agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang terus berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah berbagai dinamika kelembagaan. Admira berharap seluruh jajaran tetap menjaga koordinasi dan meningkatkan responsivitas dalam menyelesaikan berbagai persoalan administrasi di daerah.

“Selamat bekerja kepada seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jika ada hambatan atau permasalahan, silakan disampaikan agar dapat segera kita tindak lanjuti bersama,” tutupnya.