Tingkatkan Tata Kelola Kelembagaan, Bawaslu Provinsi Gorontalo Ikuti Sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli bersama Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim dan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo Arya Mega Natalady Sumbayak mengikuti Sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sekaligus mendukung terwujudnya proses reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sosialisasi dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan diikuti oleh Ketua serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Melalui sosialisasi ini, jajaran Bawaslu memperoleh pemahaman mengenai pentingnya IKK sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Pengukuran tersebut diharapkan dapat mendorong proses penyusunan kebijakan yang semakin terencana, berbasis bukti, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola kelembagaan.

“Indeks Kualitas Kebijakan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan. Melalui pemahaman terhadap mekanisme dan indikator penilaiannya, kita dapat memastikan setiap kebijakan disusun secara lebih terukur, didukung data dan bukti yang memadai, serta selaras dengan semangat reformasi birokrasi,” ujar Idris.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat mengikuti Sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) melalui Zoom Meeting, Kamis (23/7/2026)}

Dalam sesi materi, peserta mendapatkan pemaparan General Overview IKK dari Penelaah Teknis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Materi tersebut membahas secara komprehensif mengenai urgensi penerapan IKK, mekanisme pengukuran, tahapan pelaksanaan, hingga sistem dan indikator penilaian yang digunakan untuk melihat kualitas suatu kebijakan.

Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan materi Outlook Objek Kebijakan yang membahas daftar calon usulan objek kebijakan untuk pengukuran IKK. Materi yang disampaikan Koordinator Nasional IKK LAN untuk Bawaslu RI tersebut mencakup instrumen pengukuran, kelengkapan bukti dukung, serta berbagai kriteria yang menjadi dasar dalam proses penilaian kualitas kebijakan.

Keikutsertaan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman kelembagaan terhadap proses pengukuran kualitas kebijakan. Pemahaman tersebut penting agar setiap tahapan, mulai dari penentuan objek kebijakan, pemenuhan bukti dukung hingga proses penilaian, dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Melalui penerapan IKK, Bawaslu diharapkan terus meningkatkan kualitas proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang semakin efektif, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.