Bawaslu Provinsi Gorontalo Evaluasi Program Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, serta Matangkan Agenda Semester II 2026

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Evaluasi Kedivisian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Semester I serta Penyusunan Rencana Program Semester II Tahun 2026 bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut dipimpin langsung Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Moh. Fadjri Arsyad. Rapat menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program selama Semester I sekaligus menyamakan langkah dalam mempersiapkan program kerja pada Semester II Tahun 2026.

Rapat diikuti Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, serta Kepala Subbagian dan/atau Koordinator Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam arahannya, Moh. Fadjri Arsyad menekankan bahwa evaluasi tidak semata-mata dilakukan untuk melihat capaian secara administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan kerja kolektif antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Pertemuan secara langsung ini penting untuk memberikan energi positif sekaligus mendorong daya kerja kita dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Badan Pengawas Pemilu di masing-masing wilayah. Capaian kinerja tidak hanya diukur secara individu, tetapi merupakan hasil kerja kolektif kelembagaan,” ujar Fadjri.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menggelar Rapat Evaluasi Kedivisian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Semester I serta Penyusunan Rencana Program Semester II Tahun 2026 bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Kamis (23/7/2026)}

Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan program pencegahan dan partisipasi masyarakat, kualitas konsolidasi dan pelaporan data, Kampung Pengawasan, Pojok Pengawasan, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, hingga pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Forum tersebut juga digunakan untuk menyamakan persepsi terkait klasifikasi kegiatan agar setiap program yang dilaksanakan dapat dilaporkan secara tepat dan terukur.

Fadjri berharap hasil evaluasi Semester I dapat menjadi dasar dalam menyusun program Semester II yang lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus terus diperkuat agar setiap program mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan partisipatif.

“Walaupun terdapat keterbatasan, kita harus tetap menunjukkan eksistensi kerja dan memaksimalkan kerja-kerja pengawasan. Apa yang masih menjadi kekurangan pada Semester I harus menjadi bahan perbaikan agar pelaksanaan program pada Semester II dapat lebih maksimal,” pungkasnya.