Tutup ToT P2P 2026, Moh. Fadjri Arsyad Tekankan Pentingnya Gerakan Pengawasan Partisipatif

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad secara resmi menutup kegiatan Training of Trainers (ToT) fasilitator Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang digelar melalui Zoom Meeting, Rabu (13/05/2026). Dalam arahannya, Fadjri menekankan pentingnya penguasaan materi serta metode pembelajaran yang kreatif agar pelaksanaan P2P di seluruh kabupaten/kota tidak berlangsung monoton dan mampu membangun partisipasi masyarakat secara nyata.

Menurut Moh. Fadjri Arsyad, seluruh modul dan materi yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo harus dipahami secara mendalam oleh fasilitator sebelum disampaikan kepada peserta. Ia berharap para pimpinan dan fasilitator di kabupaten/kota mampu mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif sehingga peserta dapat memahami substansi pengawasan partisipatif secara maksimal.

“Kami berharap proses pembelajaran tidak monoton. Materi yang sudah disusun ini harus benar-benar dikuasai dan dikembangkan dalam langkah serta metode pembelajaran yang baik agar peserta memahami aturan dan teknik pengawasan pemilu,” ujar Moh. Fadjri Arsyad. Ia menegaskan bahwa tujuan utama P2P bukan hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu.

^{Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad saat menutup kegiatan Training of Trainers (ToT) fasilitator Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang digelar melalui Zoom Meeting, Rabu (13/05/2026)}

Fadjri juga menyoroti pentingnya target pengembangan gerakan pengawasan partisipatif yang tidak berhenti pada proses pelatihan semata. Menurutnya, peserta P2P harus mampu membentuk komunitas pengawasan partisipatif yang terstruktur, memiliki agenda rutin, dan dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam melakukan pengawasan di tengah masyarakat. Ia menilai keberhasilan P2P akan terlihat dari lahirnya komunitas-komunitas aktif yang bergerak secara mandiri dalam mengawal demokrasi.

“Kalau kita tidak bisa mendorong terbentuknya komunitas pengawasan partisipatif, maka proses pembelajaran yang kita lakukan akan sia-sia. Target kita bukan hanya peserta memahami materi, tetapi bagaimana mereka berfungsi dan bergerak dalam pengawasan partisipatif,” jelasnya. Fadjri menambahkan bahwa seluruh alumni P2P nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengawasan pemilu dan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu di masyarakat.

Pada akhir penyampaiannya, Moh. Fadjri Arsyad menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara, bukan hanya tugas penyelenggara pemilu. Karena itu, Bawaslu terus berupaya memberikan penguatan dan ruang kepada masyarakat agar semakin sadar dan aktif terlibat dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu menuju Pemilu 2029 yang bermartabat.