Evaluasi Uji Petik PDPB Di Bawaslu Boalemo, Rahmad Berharap Data Pemilih Menjadi Akurat Dan Mutakhir
|
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rahmad Katon Mohi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan uji petik pemutakhiran terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kabupaten Boalemo, bertempat di aula media center Bawaslu Kabupaten Boalemo, Rabu (8/12).
Rahmad dalam arahannya menyampaikan dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan setiap lembaga KPU, Bawaslu maupun Disdukcapil bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dimana KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan data pemilih berkelanjutan menggunakan data bersumber dari Disdukcapil dan Bawaslu melakukan pengawasan serta uji petik terhadap PDPB yang telah diumumkan oleh KPU.†Jelas Rahmad
Rahmad menambahkan, sesuai menyampaikan dan hasil evaluasi kami di Bawaslu Kabupaten/Kota terkait data pemilih Disdukcapil juga mempunyai mekanisme tersendiri dalam memutakhirkan data kependudukan, contohnya apabila ada pemilih yang meninggal dunia, harus ada permohonan akta kematian dari warga/kerabat atau laporan dari pemerintah kelurahan/desa setempat yang kemudian akan beralih status meninggal di Disdukcapil dan di KPU akan menjadi tidak memenuhi syarat menjadi pemilih.
“Sehingga perlu peran stakeholder terkait, terutama kita Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan uji petik terhadap PDPB, hasilnya disampaikan kepada KPU dan Disdukcapil agar data pemilih menjadi akurat dan mutakhir sampai dengan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.†Tutup Rahmad
Rahmad dalam arahannya menyampaikan dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan setiap lembaga KPU, Bawaslu maupun Disdukcapil bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dimana KPU Kabupaten/Kota memutakhirkan data pemilih berkelanjutan menggunakan data bersumber dari Disdukcapil dan Bawaslu melakukan pengawasan serta uji petik terhadap PDPB yang telah diumumkan oleh KPU.†Jelas Rahmad
Rahmad menambahkan, sesuai menyampaikan dan hasil evaluasi kami di Bawaslu Kabupaten/Kota terkait data pemilih Disdukcapil juga mempunyai mekanisme tersendiri dalam memutakhirkan data kependudukan, contohnya apabila ada pemilih yang meninggal dunia, harus ada permohonan akta kematian dari warga/kerabat atau laporan dari pemerintah kelurahan/desa setempat yang kemudian akan beralih status meninggal di Disdukcapil dan di KPU akan menjadi tidak memenuhi syarat menjadi pemilih.
“Sehingga perlu peran stakeholder terkait, terutama kita Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan uji petik terhadap PDPB, hasilnya disampaikan kepada KPU dan Disdukcapil agar data pemilih menjadi akurat dan mutakhir sampai dengan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.†Tutup Rahmad
