Bawaslu Provinsi Gorontalo Perkuat Pengawasan Partisipatif dan Konsolidasi Program dalam Rapat Pleno Mingguan

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Pleno mingguan di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (27/04/2026), dengan fokus utama pada evaluasi dan percepatan program pengawasan partisipatif menjelang tahapan strategis Pemilu. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, dan dihadiri seluruh anggota serta jajaran sekretariat.

Dalam rapat tersebut, Idris Usuli menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap persiapan pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Ia juga memaparkan agenda monitoring yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi ke seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota. Monitoring tersebut mencakup sejumlah aspek penting, di antaranya pendaftaran Pengawas Partisipatif (P2P), penjemputan laporan triwulan I, pelaksanaan podcast pimpinan, perkembangan pelantikan Saka Adhyasta Pemilu, hingga pemberitaan dan agenda konsolidasi demokrasi bersama partai politik.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menyoroti belum terpenuhinya kebutuhan pendaftar P2P di sejumlah daerah. “Sampai hari ini, pendaftar P2P di masing-masing Kabupaten/Kota belum memenuhi kebutuhan. Ada beberapa kendala yang disampaikan, sehingga perlu segera dicarikan solusi konkret,” ujarnya. Ia juga menambahkan pentingnya tindak lanjut koordinasi pelantikan Saka Adhyasta Pemilu dengan pihak Kwartir Cabang (Kwarcab), serta penguatan program Kampung Pengawasan Partisipatif di Kecamatan Taludaa, Kabupaten Bone Bolango.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat Rapat Pleno mingguan di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (27/04/2026)}

Dari sisi program kelembagaan, Lismawy Ibrahim menyampaikan adanya penyesuaian pelaksanaan program “Jum’at Sehati” yang kini dipindahkan ke hari Kamis, menyesuaikan dengan edaran dari Bawaslu RI. Selain itu, ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari penguatan infrastruktur kelembagaan.

Anggota lainnya, John Hendri Purba, mendorong optimalisasi Kampung Pengawasan serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Ia juga menyinggung agenda lanjutan berupa program dispensasi melalui uji kompetensi terkait penanganan pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Sementara Wahyudin Akili menyampaikan bahwa agenda konsolidasi demokrasi minggu ini akan dilaksanakan bersama Partai PKS, sedangkan dengan PAN masih dalam tahap proses.

Di sisi kesekretariatan, Kepala Sekretariat Nikson Entengo menjelaskan bahwa pembangunan gedung kantor Bawaslu masih menunggu proses pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia juga menekankan pentingnya penyusunan rencana aksi tahun 2026 yang harus dilaporkan secara berkala setiap bulan guna memastikan akuntabilitas dan capaian kinerja lembaga.

Rapat pleno ini menjadi forum strategis dalam memastikan seluruh program pengawasan berjalan optimal serta memperkuat sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menghadapi tahapan demokrasi ke depan.