Saat Membuka P2P, John Hendri Purba Tekankan Penolakan Money Politik

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba menegaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan P2P yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Selasa (19/05/2026).

Dalam penyampaiannya, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Gorontalo itu menjelaskan bahwa demokrasi merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin melalui Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami aturan kepemiluan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurut John Hendri Purba, masih terdapat berbagai pelanggaran Pemilu yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya praktik money politik yang dinilai dapat merusak integritas demokrasi. Ia menilai rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan kepemiluan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik tersebut masih sering terjadi.

^{Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba saat membuka kegiatan P2P yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Selasa (19/05/2026)}

“Masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan kepemiluan secara menyeluruh, sehingga praktik money politik sering dianggap hal biasa. Padahal dalam Undang-Undang Pilkada telah diatur secara jelas terkait larangan dan konsekuensi hukum terhadap praktik tersebut,” ujar John Hendri Purba.

Ia juga menjelaskan bahwa jajaran pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, khususnya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), kerap dianggap sebagai pihak yang menghambat kepentingan masyarakat ketika melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Padahal, menurutnya, pengawasan dilakukan untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Pengawasan yang dilakukan Panwascam bukan untuk menghambat masyarakat, tetapi untuk menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan sesuai aturan dan memiliki integritas,” tegasnya.

Melalui kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif tersebut, John Hendri Purba berharap masyarakat dapat semakin memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam mengawal jalannya Pemilu dan Pilkada. Ia menilai pengawasan partisipatif menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang bersih, berintegritas, dan benar-benar berlandaskan kedaulatan rakyat.