Perkuat Kelembagaan, Bawaslu Provinsi Gorontalo Konsolidasi Demokrasi Bersama RRI

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Bawaslu Provinsi Gorontalo melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama LPP RRI Gorontalo di Kantor RRI Gorontalo, Senin (04/05/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Wahyudin Akili dan Moh. Fadjri Arsyad bersama staf, serta diterima langsung oleh Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati beserta jajaran.

Konsolidasi tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara Bawaslu dan lembaga penyiaran publik dalam mendukung pengawasan partisipatif serta penyebarluasan informasi kepemiluan. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas berbagai strategi kolaborasi yang dapat mendorong kualitas demokrasi di Gorontalo, termasuk isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, menyampaikan bahwa konsolidasi ini menjadi langkah penting dalam menghimpun informasi serta masukan dari berbagai pihak. “Konsolidasi demokrasi ini kami lakukan untuk menghimpun berbagai informasi dan masukan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Bawaslu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menekankan pentingnya peran media dalam mendukung kerja-kerja pengawasan. “Kolaborasi dengan media, khususnya RRI, menjadi bagian penting dalam memperkuat literasi demokrasi dan memastikan informasi pengawasan dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat,” katanya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama LPP RRI Gorontalo di Kantor RRI Gorontalo, Senin (04/05/2026)}

Sementara itu, Kepala LPP RRI Gorontalo, Abdul Haris Talamati, mengapresiasi kunjungan Bawaslu Provinsi Gorontalo. “Kedatangan Bawaslu Provinsi kami sangat mengapresiasi, dengan silaturahmi ini semoga Bawaslu bisa menghimpun isu-isu yang diperlukan dalam perbaikan demokrasi ke depan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti sejumlah isu strategis yang dapat menjadi perhatian bersama, seperti wacana penambahan jumlah anggota dewan. Menurutnya, media memiliki peran besar dalam mengangkat fakta di lapangan. “Kekuatan media sebenarnya sesuai dengan fakta-fakta yang kami follow up dan juga ada fakta-fakta yang kami abaikan. Untuk itu media harus dikelola oleh orang-orang yang independen dan tidak punya kepentingan, karena kita tidak tahu hubungan reporter dengan pihak-pihak di luar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdul Haris menjelaskan perbedaan fungsi kehumasan lembaga dan media. “Kehumasan Bawaslu fokus kepada membangun citra lembaga, berbeda dengan media yang menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Di sini penting bagaimana lembaga juga melihat dan merespons apa yang dipublikasikan oleh media tersebut,” tambahnya.

Ia juga menilai struktur kehumasan di Bawaslu yang berada langsung di bawah pimpinan merupakan posisi yang kuat. “Struktur kehumasan sesuai yang disampaikan oleh Bawaslu, yang langsung berada di bawah pimpinan, menurut saya itu sangat kuat posisinya,” tutupnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal penguatan kolaborasi antara Bawaslu dan RRI Gorontalo dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Provinsi Gorontalo.