Muh.Yusuf Latcuba, menghadiri Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, LHKPN, LHKASN dan SOP tahun 2019

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo Muh.Yusuf Latcuba, menghadiri Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, LHKPN, LHKASN dan SOP tahun 2019 bertempat di Hyndam Surabaya, (24 /8/2019)

Adapun pejabat yg Hadir dalam acara tersebut Abhan, SH, MH selaku Ketua Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, SH, LL. M. Ph D (Anggota Bawaslu RI) , Sekjen DR. Gunawan Suswantoro dab Moh. Amin selaku Ketua Bawaslu Jatim. Hadir membuka acara adalah ketua Bawaslu RI, Abhan, SH, MH, beliau memberikan arahan diantaranya terkait Pilkada 2020. "Dari 34 Provinsi hanya 2 Provinsi yg tidak melaksanakan Pilkada Serentak yaitu DKI Jakarta dan Aceh", olehnya Provinsi dan Kab/Kota saling berkoordinasi terkait dg Anggaran NPHD dan segera. Terkait hal teraebut, Dalam waktu dekat, bawaslu RI akan mengundang Ketua, Kasek dan Tim TAPD untuk dapat bersama2 membahas ttg anggaran Pilkada 2020. Terkait Reformasi Birokrasi ia mengatakan bahwan itu sebuah keharusan dan dapat di implikasi kan ke seluruh tingkatan. Terakhir tentang LHKPN dan LHKASN sebagai dasar transparansi dan informasi publik yang tidak bisa dihindari dari setiap pejabat dan birokrasi. Data dari PI bahwa ada 11 Provinsi yg laporan LHKPN dan LHKASN dibawah 70%, dan 100% tdk memasukkan adalah Provinsi Maluku. Beberapa sambutan dan arahan pun dalam kegiatan tersebut disampaikan olen Fritz Edward Siregar yang menyatakan bahwa, dari hasil Studi Banding Bawaslu RI di Meksiko, Salah Satu indikator kepemiluan adalah Desain Kelembagaan (Struktural Indikator). Hal ini Merupakan indikator penting dalam melaksanakan kepemiluan di Indonesia. Yang berikutnya beliau mengingatkan seluruh Komisioner maupun Sekretariat Bawaslu harus sadar akan pentingnya menyampaikan LHKPN dan LHKASN. Sementara Sekjen Bawaslu RI, Gunawan mengatakan bahwa Mewajibkan pejabat dan ASN di lingkungan Bawaslu RI sampai ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengisi LHKPN dan LHKASN. Karena Selain Bawaslu RI, ada 10 Provinsi yg akan menjadi Sample Reformasi Birokrasi. Target Bawaslu RI untuk Reformasi Birokrasi berada di nilai 70% dan InsyaAllah Tahun depan pada capaian 80%. Untuk CPNS yg berada di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi pada saat Off Pelatihan Dasar (Latsar), belum akan kembali ke daerah tapi akan diberikan Pendidikan Tambahan yakni Materi Kepemiluan dan Pengawasan. Dalam acara tersebut Ketua bawaslu RI mengumumkan bawaslu provinsi gorontalo termasuk dalam 9 provinsi yg sdh 100% melaporkn LHKPN.