Moh. Fadjri Arsyad: Pencegahan dan Pendidikan Politik Jadi Fokus Bawaslu di Masa Non Tahapan

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi bersama partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam menghadapi pemilu mendatang. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (07/05/2026).

Menurut Fadjri, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan melalui pendidikan politik kepada masyarakat. Karena itu, masa non tahapan pemilu dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait demokrasi dan pengawasan partisipatif.

“Bagian dari upaya pencegahan yang kami lakukan dalam masa non tahapan dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Bawaslu tidak hanya melakukan penindakan dan penyelesaian sengketa akan tetapi juga ada pencegahan dan kegiatan yang kami lakukan adalah saat ini melakukan pendidikan politik,” ujar Fadjri.

Ia menjelaskan, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melaksanakan berbagai program pendidikan pengawasan partisipatif melalui kegiatan P2P, apel pengawasan di tingkat SMA sederajat, pojok pengawasan di kampus, hingga pembentukan kampung pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

^{Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPW PKB, Kamis (07/05/2026)}

“Manfaat kegiatan P2P adalah memberikan pengetahuan terkait regulasi pemilu serta mendorong peserta membentuk kelompok atau komunitas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kami juga melakukan apel pengawasan bagi peserta didik SMA sederajat, pojok pengawasan di kampus, hingga kampung pengawasan partisipatif,” jelasnya.

Selain itu, Fadjri menyebut Bawaslu juga membuka ruang publikasi melalui program kehumasan seperti podcast yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan politik kepada masyarakat. Ia berharap partai politik dapat terlibat aktif sebagai mitra dalam memberikan edukasi politik.

“Kami berharap dari partai politik melalui kemitraan ini bisa menjadi salah satu narasumber dalam podcast kami dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” katanya.

Fadjri menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial semata, namun harus menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret demi perbaikan demokrasi di masa mendatang.

“Konsolidasi tidak hanya seremonial akan tetapi bagaimana hasilnya bisa menjadi bahan perbaikan demokrasi yang akan datang,” pungkasnya.