Bawaslu Provinsi Gorontalo Ikuti Sosialisasi Orientasi PPPK, Perkuat Nilai ASN dan Integritas Kelembagaan

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Admira Wantogia bersama Koordinator Sub Bagian Sumber Daya Manusia (SMD) Bawaslu Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (07/05/2026). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu RI sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2026.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi serta Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota. Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait.

Dalam arahannya, Ferdinand menyampaikan bahwa PPPK yang telah diangkat sebagai bagian dari aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Menurutnya, orientasi yang akan dilaksanakan nantinya menjadi bagian penting dalam membangun karakter serta pemahaman dasar bagi PPPK di lingkungan Bawaslu.

“PPPK diangkat sesuai dengan Undang-Undang dan dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ASN dalam pelaksanaan tugasnya,” ujar Ferdinand dalam kegiatan tersebut.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Orientasi PPPK di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (07/05/2026)}

Ia juga menjelaskan bahwa orientasi PPPK tahun 2026 akan berfokus pada pengenalan nilai-nilai dasar ASN, serta pengenalan kedudukan dan peran PPPK dalam mendukung terwujudnya Smart Governance di lingkungan Bawaslu. Selain itu, ia menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

“Bawaslu adalah lembaga yang berdiri di atas integritas. Karena itu seluruh PPPK harus memahami nilai, etika, dan tanggung jawab kelembagaan agar mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” tambahnya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi PPPK di lingkungan Bawaslu agar memiliki pemahaman yang baik terkait nilai dasar ASN, etika instansi, serta penguatan integritas dalam menjalankan tugas kelembagaan.