Moh. Fadjri Arsyad Bahas P2P sebagai Sekolah Demokrasi dalam Podcast PELITA Bawaslu Boalemo

Boalemo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menjadi narasumber dalam Program Podcast PELITA (Penguatan Literasi Kepemiluan) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo di Kantor Bawaslu Boalemo, Rabu (29/04/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Mengenal P2P: Sekolah Demokrasi untuk Masyarakat” sebagai upaya memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Dalam diskusi tersebut, Fadjri menjelaskan bahwa program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) hadir sebagai respons atas kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam memahami peran strategisnya dalam demokrasi. Menurutnya, rendahnya kesadaran dan literasi pengawasan menjadi salah satu alasan utama pentingnya program ini dijalankan secara berkelanjutan.

“Program P2P ini lahir dari kebutuhan riil di masyarakat, di mana masih terdapat keterbatasan pemahaman terkait pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pengawasan pemilu,” ujar Fadjri. Ia menambahkan bahwa tanpa partisipasi publik yang kuat, pengawasan pemilu tidak akan berjalan optimal.

^{Moh. Fadjri Arsyad, saat menjadi narasumber dalam Program Podcast PELITA (Penguatan Literasi Kepemiluan) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo di Kantor Bawaslu Boalemo, Rabu (29/04/2026)}

Lebih lanjut, Fadjri memaparkan strategi Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Gorontalo, dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat. Salah satunya melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif yang menjadikan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengawasan. “Kami mendorong agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat secara luas,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan besar yang ingin diwujudkan melalui program ini adalah terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik serta budaya politik masyarakat yang semakin matang. Menurutnya, melalui P2P, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami demokrasi secara prosedural, tetapi juga substantif.

“Target jangka panjangnya adalah terbentuknya masyarakat yang kritis, partisipatif, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai demokrasi, sehingga mampu menjaga integritas proses pemilu,” pungkas Fadjri.

Kegiatan podcast ini menjadi salah satu langkah konkret Bawaslu dalam memperluas literasi demokrasi serta memperkuat sinergi antara lembaga pengawas dan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.