Lismawy Ibrahim: Reformasi Birokrasi dan Integritas Harus Menjadi Budaya Kerja di Lingkungan Bawaslu

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Lismawy Ibrahim, menegaskan pentingnya penguatan komitmen seluruh jajaran Bawaslu dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan penguatan budaya antikorupsi.

Hal tersebut disampaikan Lismawy saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan Anti Korupsi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Gorontalo di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (10/06/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo secara luring, serta pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo secara daring melalui Zoom Meeting.

Dalam sambutannya, Lismawy menjelaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan hanya menjadi program administratif semata, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Bawaslu.

“Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar program pemerintah, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Lismawy.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menggelar Sosialisasi Pembangunan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan Anti Korupsi, di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (10/06/2026)}

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas dan penguatan budaya antikorupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Bawaslu. Nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh lembaga.

Lismawy juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan sosialisasi tersebut sebagai sarana meningkatkan pemahaman dan memperkuat komitmen dalam menerapkan budaya kerja yang berintegritas. Ia berharap seluruh pegawai tidak hanya memahami indikator-indikator Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Integritas harus menjadi budaya kerja yang melekat pada setiap individu, bukan hanya untuk memenuhi indikator penilaian, tetapi sebagai wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat dan lembaga,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap seluruh jajaran Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota semakin memahami pentingnya Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, serta penguatan budaya antikorupsi sebagai fondasi dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.