Konsolidasi Demokrasi Bersama Partai Golkar, Bawaslu Provinsi Gorontalo Tekankan Ruang Diskusi Terbuka

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Konsolidasi Demokrasi bersama Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Sabtu (18/04/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, didampingi Anggota Wahyudin Akili, Moh. Fadjri Arsyad, John Hendri Purba, dan Lismawy Ibrahim, serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, Yusnandar Karim, bersama staf Bagian Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Idris Usuli menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat demokrasi melalui pendekatan kolaboratif dengan partai politik. Ia menegaskan bahwa konsolidasi telah dilakukan dengan sejumlah partai sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat proses pengawasan pemilu. “Kami Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam rangka melakukan Konsolidasi Demokrasi. Konsolidasi sudah kami lakukan di beberapa partai politik,” ujarnya.

Idris juga menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi dan bertukar gagasan antara Bawaslu dan partai politik. “Dibuka ruang diskusi bersama melalui Konsolidasi Demokrasi sebagaimana surat instruksi Ketua Bawaslu RI bersama partai politik,” tambahnya, menekankan pentingnya komunikasi dua arah dalam penguatan kelembagaan pengawasan pemilu.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan Konsolidasi Demokrasi bersama Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Sabtu (18/04/2026)}

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kunjungan Bawaslu. Ia berharap hubungan antara Bawaslu dan partai politik semakin harmonis demi pembangunan daerah. “Saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo atas kunjungannya dalam rangka konsolidasi demokrasi. Agar Bawaslu bisa lebih ramah, karena tujuan kami untuk membangun Gorontalo tercinta ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo, Meyke Camaru, menyoroti pentingnya penyamaan persepsi di tingkat pengawas lapangan. Ia juga mendorong adanya penguatan regulasi untuk mendukung peran Bawaslu. “Harapannya ada penyamaan persepsi untuk pengawas desa dan kelurahan yang ada di lapangan, serta harus ada perbaikan regulasi yang menguatkan posisi Bawaslu,” katanya.

Kegiatan konsolidasi ini diakhiri dengan diskusi antara jajaran Bawaslu dan pengurus Partai Golkar, yang diharapkan dapat menghasilkan masukan konstruktif dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga demokrasi di Provinsi Gorontalo.