Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pimpin Tim Monitoring Penginputan Dokumen dan Produk Hukum ke JDIH Bawaslu

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pimpin Tim Monitoring Penginputan Dokumen dan Produk Hukum ke JDIH Bawaslu
Provinsi Gorontalo. Bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo didampingi oleh Kepala Bagian HP3S Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka untuk memastikan tindaklanjut dari Rakor bersama Bawaslu RI kaitannya dengan pengelolaan JDIH Bawaslu. Jumat (23/07/2021) Monitoring Penginputan Dokumen dan Produk Hukum ke JDIH Bawaslu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se –Provinsi Gorontalo dilaksanakan oleh tim Monitoring Bawaslu Provinsi Gorontalo selama 2 (dua) di 2 titik yang berbeda, yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo. Tim Monitoring di pimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, J.Umar dan Kepala Bagian HP3s, Yusnandar Karim serta Koordinator Sub Bagian, Johan Roby. Dalam kesempatan tersebut, dihadapan forum rapat pada pelaksanaan monitoring tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, J.Umat menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak lain adalah untuk memastikan kembali bahwa agar membuat JDIH bisa menjadi wadah untuk dokumen dan produk hukum yg dapat diakses oleh masyarakat atau public. Kemudian lanjut beliau agar diminta kepada penanggungjawab atau operator JDIH Bawaslu di Kabupaten untuk memeriksa dokumen yg akan diupload apakah sudah lengkap atau belum. Serta tidak lupa juga mengingat kan kembali kepada kabupaten untuk dapat mengupload dokumen berupa perjanjian kerjasama atau MoU ke JDIH. Tutup Beliau. Diakhir sesi pada masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota, agar menyampaikan setiap kendala yang dihadapi baik dari sisi teknis sampai ke progress apa-apa saja yang telah di upload kaitannya dengan produk hukum yang telah dihasilkan ke website JDIH Bawaslu.
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle