Penguatan Kelembagaan PPID, Bawaslu Provinsi Gorontalo Optimalkan Pelayanan Informasi Berbasis Inovasi

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Pejabat Fungsional Bawaslu Provinsi Gorontalo yang membidangi Data dan Informasi Iswan Maksum menegaskan bahwa penguatan kapasitas PPID merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin berkualitas. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID "Inovasi Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Sosial Kreatif" yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/07/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, dan diikuti jajaran Ketua, Kepala/Koordinator Sekretariat, Kepala Subbagian, dan staf yang membidangi PPID pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi pengelola layanan informasi publik.

^{Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID "Inovasi Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Sosial Kreatif" yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/07/2026)}

Iswan menyampaikan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi tidak boleh mengurangi semangat jajaran PPID untuk terus berinovasi. Menurutnya, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi publik sehingga seluruh badan publik wajib meningkatkan kualitas layanan informasi secara berkelanjutan.

"Meskipun kita dihadapkan pada berbagai keterbatasan, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk terus meningkatkan kapasitas dan melakukan inovasi demi memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Iswan.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komitmen kelembagaan PPID melalui peningkatan sinergi antara pimpinan, sekretariat, dan pengelola informasi di seluruh jajaran Bawaslu se-Provinsi Gorontalo. Menurutnya, komitmen bersama menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan informasi yang cepat, terbuka, dan akuntabel, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan.