John Hendri Purba Dorong Penguatan Peran Bawaslu dalam Konsolidasi Demokrasi Bersama Partai Golkar

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, menegaskan pentingnya penguatan posisi kelembagaan Bawaslu dalam sistem kepemiluan saat kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Partai Golkar. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo pada Sabtu (18/04/2026).

Dalam pertemuan itu, John menyampaikan bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara dengan mandat utama melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan tersebut menjadi krusial untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip jujur dan adil.

Namun demikian, ia mengakui bahwa dalam praktik penegakan hukum, khususnya melalui Sentra Gakkumdu, kewenangan Bawaslu masih terbatas. “Di Sentra Gakkumdu, Bawaslu memiliki kewenangan terbatas, hingga pleno dalam memutuskan suatu perkara merupakan tindak pidana pemilu atau tidak,” ujar John dalam penyampaiannya.

Meski memiliki keterbatasan kewenangan, John menegaskan bahwa posisi Bawaslu tetap memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat kedudukan rekomendasi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu. Hal ini, menurutnya, menjadi dasar penting untuk terus memperkuat peran lembaga pengawas dalam sistem demokrasi Indonesia.

^{John Hendri Purba, saat kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Sabtu (18/04/2026)}

Dalam forum tersebut, John juga berharap adanya dukungan dari partai politik, khususnya Partai Golkar, untuk ikut mendorong penguatan kapasitas dan posisi Bawaslu. “Dalam kesempatan ini kami berharap Partai Golkar dapat memperkuat kapasitas posisi Bawaslu,” ungkapnya.

Selain itu, ia turut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam penanganan pidana pemilu dan pidana pemilihan. Perbedaan tersebut, lanjutnya, terletak pada mekanisme dan proses hukum yang diterapkan, sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik.

Kegiatan konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam membangun sinergi dengan partai politik guna memperkuat kualitas demokrasi serta memastikan pelaksanaan pemilu ke depan berjalan lebih baik dan akuntabel.