IDRIS USULI MEMBUKA DAN MEMANTAU LANGSUNG BIMTEK PENGUATAN KAPASITAS PENGELOLAAN JDIH BAWASLU SE PROVINSI GORONTALO

Bawaslu Provinsi Gorontalo. Selasa (07/07/2021) Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, hadir langsung membuka dan memantau Kegiatan Bimtek Penguatan Pengelolaan JDIH Bawaslu se Provinsi Gorontalo. Bertempat di Ruang Sidang Lantai III, dihadapan semua Anggota Koordivisi HPP Bawaslu 6 Kabupaten/Kota menyampaikan arahan, bahwa kami harus bisa memastikan lagi terkait dengan username dan password untuk login ke sistem Website JDIH dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota, karena hal itu yang termasuk dikonfirmasi pada Bimtek Bersama Bawaslu RI ketika pertemuan dalam Bimtek JDIH melalui media daring sebelumnya. Ungkap Beliau. Kemudian lanjut beliau: “ terkait dengan dokumen apa saja yang perlu kita upload ke sistem JDIH, salah satunya seperti MoU Bawaslu dengan beberapa lembaga. Sehingga pada kesempatan ini juga Koordivisi Hukum dan Data Informasi melakukan pengecekkan Kabupaten/Kota mana saja yang sudah melakukan MoU selama tahun 2021, paling tidak ada pembaharuan-pembaharuan yang bisa dilihat oleh Masyarakat terkait dengan JDIH Bawaslu.” Tambah Idris. Idris berharap bahwa “JDIH akan menjadi pemberi informasi hukum yang valid sebagai bahan penyusunan laporan, kajian, atau peraturan perundang-undangan. JDIH juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana publikasi peraturan perundang-undangan yang baru saja disahkan atau produk hukum lainnya yang dihasilkan atau dimiliki oleh Bawaslu agar dapat dipantau langsung dan diketahui masyarakat luas dengan cepat. Karena sistem JDIH sekarang ini sudah terkorelasi langsung dengan JDIH Bawaslu Provinsi dan JDIH Bawaslu RI. “ Harap Idris. Kegiatan diakhiri dengan sesi penyampaian laporan dan progres singkat dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota dan praktek dan simulasi mengunggah dokumentasi Produk Hukum kesitus JDIH, hal ini perlu dilakukan guna untuk merefres kembali kemampuan dari masing-masing staf atau operastor JDIH dimasing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.