Idris Usuli Dorong Kesiapan P2P dan Konsolidasi Demokrasi di Gorontalo

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menegaskan pentingnya kesiapan menyeluruh dalam pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) serta penulisan paper sebagai bagian dari program Bawaslu RI. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan P2P di Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan penulisan paper yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (21/04/2026).

Idris Usuli menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan P2P akan dilakukan secara bertahap guna memastikan kualitas rekrutmen peserta dan keseragaman materi. “Terkait Pendidikan Pengawas Partisipatif, insyaAllah tanggal 29 kami akan melakukan rapat evaluasi langsung terkait rekrutmen peserta P2P dan insyaAllah tanggal 13 Mei nanti akan ada evaluasi dan juga penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dan juga Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai panduan agar semua materi yang disampaikan sama,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan mekanisme penulisan paper dalam Rangka HUT ke-18 Bawaslu RI. Menurutnya, peserta diberikan keleluasaan dalam menentukan format karya ilmiah. “Terkait paper, bisa memilih mau membuat dalam bentuk Jurnal Bawaslu atau Book Chapter dan untuk penyampaian pertama adalah abstrak yang akan dikirim ke Bawaslu RI dan dilakukan penilaian untuk lanjut ke tahap berikutnya,” jelas Idris.

Lebih lanjut, Idris mengungkapkan adanya penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pola kerja kini menerapkan skema work from office dan work from home. “Masuk dari Senin sampai Kamis, dan Jumat WFA. Jadi pelaksanaan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian yang biasanya dilaksanakan hari Jumat ini masih kami koordinasikan dengan Bawaslu RI dan sampai hari ini masih menunggu instruksi selanjutnya,” ungkapnya.

^{Idris Usuli saat Rapat Persiapan Pelaksanaan P2P di Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 dan penulisan paper yang digelar Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Zoom Meeting, Selasa (21/04/2026)}

Pada aspek keterbukaan informasi publik, Idris menegaskan komitmen Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan lembaga yang informatif. Ia menyebutkan bahwa tahapan monitoring dan evaluasi PPID telah rampung dilakukan. “Terkait PPID kami sudah selesai melakukan monitoring dan evaluasi sebelum akan dilakukan penilaian oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo, tentu dengan indikator-indikator penilaian dari KI, ini komitmen kita menuju lembaga yang informatif,” katanya.

Dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi, Idris juga menekankan pentingnya fokus pada partai politik sebagaimana instruksi Bawaslu RI. Ia menyebut sejumlah isu krusial yang harus menjadi bahan diskusi. “Kita diminta untuk fokus melakukan diskusi dengan partai politik terkait netralitas ASN, politik uang, penyebaran hoaks, pemanfaatan fasilitas umum dan tempat ibadah dalam kampanye. Setiap kegiatan harus dilengkapi dengan surat tugas sebagai legalitas dan kebutuhan pelaporan per triwulan,” tegasnya.

Sebagai penutup, Idris turut mendorong peningkatan produktivitas media di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk melalui podcast. Ia menginstruksikan agar pada kegiatan monitoring 29 April mendatang disiapkan podcast dengan menghadirkan narasumber pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo. “Hal ini dalam rangka meningkatkan produktivitas podcast di Bawaslu Kabupaten/Kota. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua ini dengan baik,” pungkasnya.