Idris: Pojok Pengawasan di Kampus Jadi Jembatan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menegaskan bahwa keberadaan Pojok Pengawasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Penandatanganan Implementasi Kerja Sama dan Launching Pojok Pengawasan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Kamis (25/6/2026).

Menurut Idris, kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat pendidikan dan pengembangan pengetahuan yang dapat berperan sebagai perpanjangan tangan Bawaslu dalam menyampaikan informasi kepemiluan dan pengawasan kepada masyarakat luas. Karena itu, kehadiran Pojok Pengawasan diharapkan mampu menjadi ruang edukasi sekaligus pusat penyebaran informasi terkait demokrasi dan pengawasan pemilu.

“Pojok Pengawasan tujuannya adalah kampus bisa menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama melakukan pengawasan dan menyampaikan informasi kepada Bawaslu apabila menemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Idris.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNG saat melaksanakan Penandatanganan Implementasi Kegiatan Kerja Sama yang dirangkaikan dengan Launching Pojok Pengawasan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNG, Kamis (25/6/2026)}

Ia menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam demokrasi tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih saat pemungutan suara. Lebih dari itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi seluruh tahapan demokrasi sejak awal proses hingga hari pemungutan suara berlangsung.

“Selama ini masyarakat sering memahami bahwa partisipasi mereka hanya memberikan hak suara saat pemilu. Padahal, partisipasi masyarakat sesungguhnya dimulai dari mengawasi jalannya proses demokrasi dari awal sampai dengan hari pencoblosan. Karena itu, kita harus sama-sama melakukan pengawasan,” katanya.

Idris juga menyoroti perkembangan isu nasional terkait rencana pemisahan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di masa mendatang. Menurutnya, perubahan tersebut akan membutuhkan perhatian serta kesiapan seluruh pihak untuk memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga.

“Saat ini berkembang isu bahwa pemilu dan pemilihan daerah akan dipisah. Tentu hal ini membutuhkan perhatian kita bersama, di mana Bawaslu dan seluruh stakeholder harus bekerja sama dalam menyukseskan jalannya demokrasi ke depan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Idris turut menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Ilmu Sosial UNG atas dukungan yang diberikan kepada Bawaslu dalam membangun kerja sama kelembagaan maupun menghadirkan Pojok Pengawasan di lingkungan kampus.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNG saat melaksanakan Penandatanganan Implementasi Kegiatan Kerja Sama yang dirangkaikan dengan Launching Pojok Pengawasan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNG, Kamis (25/6/2026)}

“Kami sangat senang dan berterima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial atas kerja sama yang terjalin dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Hari ini juga kita melakukan kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas dukungannya terhadap hadirnya Pojok Pengawasan di Fakultas Ilmu Sosial UNG,” tutup Idris.