Buka P2P di Pohuwato, Wahyudin Akili Sebut Politik Uang Bukan Budaya, Tapi Racun Demokrasi

Pohuwato, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Wahyudin Akili menegaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) menjadi salah satu solusi dalam mendorong pengawasan Pemilu yang kuat dan partisipatif di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan P2P yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Selasa (19/05/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudin Akili mengapresiasi jajaran Bawaslu Kabupaten Pohuwato yang dinilai mampu memfasilitasi kegiatan dengan baik, mulai dari kesiapan tempat hingga fasilitas penunjang kegiatan. Menurutnya, kesiapan penyelenggaraan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan proses pendidikan pengawasan partisipatif.

Ia juga menyampaikan kisah Nasrudin Hoja sebagai gambaran pentingnya memahami akar persoalan sebelum mencari solusi atas sebuah masalah. Menurutnya, dalam konteks Pemilu dan Pemilihan, praktik politik uang merupakan gejala yang harus dicari penyebab utamanya agar dapat diatasi secara menyeluruh.

“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan demokrasi, maka kita harus mencari dulu penyebab masalahnya dan menghadirkan solusi yang tepat. Politik uang adalah gejala, sedangkan obatnya adalah menghadirkan pengawasan yang terstruktur dan kuat, mulai dari masyarakat yang partisipatif hingga penyelenggara yang kuat,” ujar Wahyudin Akili.

^{Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili saat membuka kegiatan P2P di Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Selasa (19/05/2026)}

Ia menegaskan bahwa politik uang bukan budaya yang patut dibenarkan dalam masyarakat, melainkan tindakan yang merusak tatanan demokrasi. Bahkan menurutnya, praktik politik uang memiliki kesamaan dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi karena melibatkan pemberi dan penerima sebagai subjek pelanggaran.

“Politik uang bukan budaya, tetapi sesuatu yang merusak tatanan berdemokrasi. Politik uang sama dengan tindak pidana korupsi sebagaimana gratifikasi, di mana pemberi dan penerima sama-sama menjadi subjek. Karena itu kita harus melabeli hal tersebut sebagai sesuatu yang salah,” tegasnya.

Selain menyoroti politik uang, Wahyudin Akili juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Ia berharap melalui kegiatan P2P, para peserta dapat terus memberikan pendidikan politik yang baik dan menyeluruh kepada masyarakat dengan menyampaikan pesan-pesan demokrasi yang positif.

Di akhir penyampaiannya, Wahyudin Akili meminta seluruh peserta memanfaatkan forum Pendidikan Pengawas Partisipatif tersebut secara maksimal untuk memperkuat pemahaman tentang pengawasan Pemilu. Ia berharap kegiatan itu mampu melahirkan masyarakat yang aktif, kritis, dan berintegritas dalam mengawal demokrasi di daerah.