Bawaslu Provinsi Gorontalo Konsolidasi Demokrasi Bersama Gerindra, Bahas Evaluasi Pemilu hingga Isu Politik Uang

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan konsolidasi demokrasi bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Gorontalo di Kantor DPD Gerindra, Kamis (16/04/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Wahyudin Akili, Moh. Fadjri Arsyad, John Hendri Purba, dan Lismawy Ibrahim, didampingi Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Yusnandar Karim serta staf Bagian Hukum.

Konsolidasi tersebut merupakan bagian dari program Bawaslu RI yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan pemilihan. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menyerap berbagai masukan sebagai bahan peningkatan kinerja kelembagaan serta perbaikan regulasi pemilu ke depan.

Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo yang tengah menjalankan agenda lain bersama Komisi Informasi di Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini lebih dari sekadar pertemuan formal. “Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi. Kegiatan ini adalah gagasan Bawaslu RI yang dinamakan Konsolidasi Demokrasi, sebagai langkah mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan pemilihan sekaligus mendengar berbagai informasi sebagai bahan peningkatan lembaga dan juga perbaikan regulasi pemilu ke depan,” ujar Wahyudin.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat melakukan konsolidasi demokrasi bersama DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo di Kantor DPD Gerindra, Kamis (16/04/2026)}

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Muhammad Nasir Majid, menyambut positif kehadiran Bawaslu. Ia menilai keterbukaan Bawaslu dalam menerima masukan dari partai politik merupakan kemajuan dalam penguatan demokrasi. “Datangnya Bawaslu ke partai politik bagi kami merupakan kemajuan. Kami juga mengapresiasi Bawaslu membuka diri dalam menerima semua masukan,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena Ketua DPD Partai Gerindra belum dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

Muhammad Nasir juga menekankan pentingnya keseragaman pemahaman pengawas pemilu dari tingkat provinsi hingga tingkat bawah agar tidak terjadi perbedaan interpretasi di lapangan. Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk melaporkan setiap kegiatan kepartaian kepada Bawaslu sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kyai, turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu. Ia mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi bahan diskusi, di antaranya wacana pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah, meningkatnya polaritas dan politik identitas, rendahnya literasi demokrasi, serta praktik politik uang. Menurutnya, isu-isu tersebut perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah.