Bawaslu Provinsi Gorontalo Ikuti Rakor P2H, Matangkan Persiapan Pengawasan PDPB Triwulan II

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) bersama Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (17/6/2026). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II dan Semester I, sekaligus konsolidasi data kedivisian Semester I Tahun 2026.

Bawaslu Provinsi Gorontalo diwakili oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, yang hadir bersama jajaran staf Bagian Pengawasan Pemilu. Kehadiran Bawaslu Provinsi Gorontalo menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB serta memastikan sinkronisasi pelaksanaan program kerja Divisi P2H di seluruh daerah.

Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Dalam arahannya, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi dalam menghadapi agenda pengawasan PDPB Triwulan II dan penyusunan konsolidasi data kedivisian Semester I Tahun 2026.

Melalui rapat koordinasi tersebut, peserta melakukan pembahasan mengenai langkah-langkah teknis pengawasan, kesiapan pelaporan, serta penguatan konsolidasi data sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program Divisi P2H. Hasil koordinasi ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan pengawasan yang lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keikutsertaan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam rapat koordinasi ini menegaskan komitmen lembaga untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Dengan koordinasi yang solid antara Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, pelaksanaan pengawasan PDPB diharapkan dapat berjalan optimal guna mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.