Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Kristina M Udoki Apresiasi Bawaslu Provinsi Gorontalo atas Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif

Bone Bolango, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina M. Udoki, memberikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo atas penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas yang dirangkaikan dengan Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Masiaga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (2/7/2026).

Mewakili Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina menilai langkah Bawaslu menunjukkan komitmen dalam memperkuat demokrasi meskipun tahapan pemilu masih cukup lama. Menurutnya, pendidikan kepemiluan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo. Walaupun tahapan pemilu masih jauh, Bawaslu tetap bekerja memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya dilakukan saat tahapan berlangsung, tetapi harus dibangun sejak dini," ujar Kristina.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bone Bolango, Kristina mengaku bangga Desa Masiaga dipilih menjadi Kampung Pengawasan Partisipatif. Menurutnya, keberadaan kampung pengawasan menjadi salah satu upaya strategis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menolak praktik politik uang yang masih menjadi tantangan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

 ^{Kegiatan Fasilitasi Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas yang dirangkaikan dengan Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif di Desa Masiaga, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (2/7/2026)}

"Yang paling sulit kita lawan dalam setiap pemilu adalah politik uang. Karena itu saya berharap Desa Masiaga menjadi pelopor dalam menjaga integritas demokrasi dan mengajak masyarakat berani menolak praktik money politic maupun serangan fajar," tegasnya.

Kristina juga menekankan pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam demokrasi. Ia mengingatkan bahwa seluruh warga negara memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Tidak boleh ada rasa minder karena semua warga negara memiliki hak konstitusi yang sama. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremonial semata, tetapi benar-benar berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta kelompok penyandang disabilitas dalam memahami hak politiknya," pungkasnya.