Sinergi Pengawasan Diperkuat, Bawaslu Provinsi Gorontalo Matangkan P2P dan Program Strategis Lainnya

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi Divisi Pencegahan melalui Zoom Meeting, Senin (13/04/2026), guna membahas sejumlah agenda strategis pengawasan partisipatif. Rapat ini dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu utama dibahas, di antaranya persiapan pelantikan Saka Adiyasta Pemilu di tingkat kabupaten/kota, persiapan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), serta optimalisasi Pojok Pengawasan dan pembentukan Kampung Pengawasan. Agenda ini menjadi bagian dari upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Moh. Fadjri Arsyad menegaskan bahwa rapat koordinasi ini difokuskan pada pematangan pelaksanaan program P2P yang akan segera dilaksanakan. “Rapat kita hari ini dalam rangka membahas terkait persiapan pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif,” ujarnya dalam forum tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan dan sekretariat, pelaporan kegiatan P2P kepada Bawaslu RI dijadwalkan pada 30 April 2026. Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh Bawaslu kabupaten/kota untuk segera menyampaikan data jumlah peserta sebelum batas waktu tersebut. “Kami membutuhkan jumlah peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota sebelum tanggal pelaporan tersebut,” jelasnya.

^{Rapat Koordinasi Divisi Pencegahan melalui Zoom Meeting, Senin (13/04/2026)}

Lebih lanjut, Fadjri menekankan pentingnya memperhatikan kriteria peserta dalam proses penjaringan. Ia menyebutkan bahwa peserta P2P harus memenuhi sejumlah syarat, yakni bukan alumni P2P tahun 2025, berasal dari kalangan pemilih pemula, bukan penyelenggara pemilu, serta tidak berasal dari unsur TNI/Polri maupun partai politik. “Hal ini memudahkan Bapak/Ibu Kabupaten/Kota dalam melakukan penjaringan peserta P2P nanti,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kepala atau Koordinator Sekretariat, pejabat struktural dan fungsional, serta staf Divisi Pengawasan dan Humas. Melalui rapat ini, Bawaslu berharap seluruh program pencegahan dan pengawasan partisipatif dapat berjalan optimal dan tepat waktu.