Selaraskan Kebijakan dan Strategi Pengawasan, Bawaslu Provinsi konsultasi ke Bawaslu RI
|
Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Moh Fadjri Arsyad, melakukan Kunjungan ke Bawaslu RI pada Kamis (22/08/2024). Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkonsultasi terkait pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencalonan Gubernur serta Wakil Gubernur dalam Pilkada Serentak 2024.
Dalam konsultasi ini, Fadjri Arsyad membahas tugas-tugas divisi terutama dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pengawasan, terutama pada tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencalonan, dapat berjalan dengan efektif dan tanpa kendala," ungkap Fadjri Arsyad.
[caption id="attachment_9461" align="aligncenter" width="1200"]
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh Fadjri Arsyad saat melakukan Konsultasi di Bawaslu RI, Kamis (22/08/2024).[/caption]
Konsultasi ini juga dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi pengawasan antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Hal ini dianggap penting guna menjaga konsistensi dan integritas dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah. "Koordinasi yang baik antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sangat krusial untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terlewat dalam tahapan Pilgub ini," tambahnya.
Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut, dibahas juga potensi tantangan yang mungkin dihadapi selama proses penyusunan daftar pemilih dan pencalonan, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasinya. "Kami berupaya untuk memperkuat pengawasan dan memastikan setiap tahapan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujar Fadjri.
[caption id="attachment_9462" align="aligncenter" width="1600"]
Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo saat melakukan Konsultasi di Bawaslu RI, Kamis (22/08/2024).[/caption]
Diharapkan hasil dari konsultasi ini dapat memperkuat pengawasan di lapangan dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi jajaran Bawaslu di tingkat provinsi. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh Fadjri Arsyad saat melakukan Konsultasi di Bawaslu RI, Kamis (22/08/2024).[/caption]
Konsultasi ini juga dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan dan strategi pengawasan antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Hal ini dianggap penting guna menjaga konsistensi dan integritas dalam pelaksanaan pengawasan di tingkat daerah. "Koordinasi yang baik antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sangat krusial untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terlewat dalam tahapan Pilgub ini," tambahnya.
Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut, dibahas juga potensi tantangan yang mungkin dihadapi selama proses penyusunan daftar pemilih dan pencalonan, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasinya. "Kami berupaya untuk memperkuat pengawasan dan memastikan setiap tahapan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujar Fadjri.
[caption id="attachment_9462" align="aligncenter" width="1600"] Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo saat melakukan Konsultasi di Bawaslu RI, Kamis (22/08/2024).[/caption]
Diharapkan hasil dari konsultasi ini dapat memperkuat pengawasan di lapangan dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi jajaran Bawaslu di tingkat provinsi. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
