Perkuat Akuntabilitas Kinerja hingga Tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Gorontalo Sosialisasikan Penyusunan IKU

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Sosialisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (07/08/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada 6 Agustus 2026 mengenai pelaksanaan penyusunan IKU di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Rapat dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli serta dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim, John Hendri Purba, Moh. Fadjri Arsyad, Kepala Bagian Administrasi, serta diikuti Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat, Koordinator Sekretariat, dan pejabat struktural Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai penyusunan Indikator Kinerja Utama sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum penyusunan IKU, mekanisme penyusunan dokumen, proses reviu, monitoring, evaluasi, hingga target penyelesaian yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menggelar Rapat Sosialisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melalui Zoom Meeting, Jumat (07/08/2026)}

Seluruh pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo menekankan bahwa penyusunan IKU merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan organisasi secara objektif. Melalui IKU, setiap program dan kegiatan diharapkan memiliki indikator yang terukur, relevan, realistis, serta mampu menunjukkan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Bawaslu.

Idris Usuli saat membuka kegiatan menyanpaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman seluruh jajaran terkait penyusunan Indikator Kinerja Utama. "IKU bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana kinerja organisasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Bawaslu. Karena itu, saya berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti proses ini dengan serius agar penyusunan dokumen dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan," ujar Idris.

Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dapat segera menyusun dokumen IKU secara tepat, lengkap, dan sesuai petunjuk teknis sehingga proses reviu dan evaluasi dapat berjalan optimal. Penyusunan IKU juga diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta budaya kerja yang berorientasi pada hasil di lingkungan Bawaslu se-Provinsi Gorontalo.