Moh. Fadjri Arsyad: Konsolidasi Demokrasi Jadi Langkah Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menyampaikan apresiasi kepada DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo yang telah menerima kunjungan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan program nasional Konsolidasi Demokrasi. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang berlangsung di Kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Kamis (16/04/2026).

“Terima kasih kami sampaikan karena telah bersedia menerima Bawaslu dalam rangka mengimplementasikan program nasional yakni Konsolidasi Demokrasi,” ujar Fadjri.

Ia menjelaskan bahwa Konsolidasi Demokrasi merupakan langkah strategis Bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang masih menyisakan sejumlah catatan penting.

“Konsolidasi Demokrasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan. Dimana pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin masih menyisakan hal-hal yang tentu sama-sama tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk itu kegiatan ini dalam rangka menghimpun semua masukan dan saran-saran dalam rangka perbaikan lembaga,” jelasnya.

^{Moh. Fadjri Arsyad, dalam Kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang berlangsung di Kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Kamis (16/04/2026)}

Lebih lanjut, Fadjri menegaskan bahwa kegiatan Konsolidasi Demokrasi tidak hanya menyasar partai politik, tetapi juga menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

“Dan kegiatan ini tidak hanya ke partai politik, akan tetapi kami laksanakan pada lapisan masyarakat seperti saat ini kami melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, dan juga kepada mahasiswa yang kami ramu dalam kuliah tematik, kampung-kampung pengawasan partisipatif dan juga pojok pengawasan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap dapat memperkuat sinergi dengan partai politik dan masyarakat luas, guna mendorong terciptanya demokrasi yang lebih berkualitas serta meningkatkan efektivitas pengawasan pada pemilu dan pemilihan di masa mendatang.