John Hendri Purba: Media Sosial Menjadi Kunci Edukasi Demokrasi bagi Generasi Pemilih 2029

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba menegaskan pentingnya transformasi digital dalam strategi edukasi dan keterbukaan informasi publik saat membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID bertajuk "Inovasi Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Sosial Kreatif" yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/07/2026).

Dalam pemaparannya, John mengungkapkan bahwa hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menunjukkan Generasi Milenial dan Generasi Z akan menjadi kelompok pemilih terbesar pada Pemilu 2029. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran Bawaslu dalam merancang strategi komunikasi publik dan pengawasan pemilu berbasis digital.

"Berdasarkan data tersebut, generasi Milenial dan Generasi Z diperkirakan mencapai hampir 57 persen dari total pemilih pada Pemilu 2029. Artinya, mereka akan menjadi penentu arah demokrasi ke depan sehingga pendekatan edukasi dan pengawasan juga harus menyesuaikan karakter mereka," ujar John.

^{Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID bertajuk "Inovasi Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Sosial Kreatif" yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/07/2026)}

Ia menjelaskan bahwa generasi muda saat ini lebih banyak memperoleh informasi melalui media digital dibandingkan media konvensional seperti televisi, radio, maupun surat kabar. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu melakukan transformasi digital dengan menghadirkan inovasi edukasi dan pengawasan yang memanfaatkan media sosial sebagai ruang utama komunikasi publik.

John juga mengingatkan bahwa media sosial memiliki dua sisi yang harus diantisipasi. Selain menjadi sarana edukasi dan partisipasi masyarakat, media sosial juga rentan terhadap penyebaran hoaks, polarisasi, serta pembentukan opini publik yang tidak selalu berdasarkan fakta. "Kita harus memanfaatkan ruang digital secara maksimal dengan pendekatan yang humanis agar media sosial menjadi ruang yang sehat untuk pendidikan demokrasi, bukan justru memperkuat disinformasi. Bawaslu harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal dalam melakukan pengawasan di ruang digital," tegasnya.