Idris Usuli Hadiri Rapat FORKOPIMDA diperluas Bahas Evaluasi Dukungan Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo
|
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, turut hadir dalam kegiatan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang diadakan di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Jum’at, (23/06/2023). Acara ini melibatkan perluasan partisipasi dengan hadirnya Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Salah satu materi yang dibahas dalam rapat ini adalah evaluasi dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Dalam konteks ini, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, mengungkapkan beberapa hal terkait penganggaran Bawaslu Provinsi.
"Pertama-tama, terkait dengan penganggaran Bawaslu Provinsi, kita sudah siap dengan penandatanganan NPHD (Nota Pengajuan Hibah Daerah) bulan depan," kata Idris Usuli. Ia juga menyampaikan bahwa telah melakukan koordinasi dengan Kepala Kesbangpol setelah pertemuan tersebut. Ketua DPRD Provinsi mendorong Gorontalo untuk menjadi provinsi kedua setelah Jawa Barat yang menandatangani NPHD.
[caption id="attachment_7368" align="aligncenter" width="678"]
Peserta kegiatan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang diadakan di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Jum’at, (23/06/2023).[/caption]
Dalam upaya efektivitas dan efisiensi anggaran, Idris Usuli mengungkapkan bahwa anggaran yang disiapkan oleh Pemda sebesar 100 miliar rupiah dapat dihemat menjadi sekitar kurang lebih 36 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan prinsip pelaksanaan pemilu yang diatur dalam undang-undangan nomor 7 pasal 3, yang menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi. Usaha penghematan anggaran ini diharapkan dapat menjadi contoh yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten /Kota.
Idris menambahkan untuk perkembangan penganggaran di enam Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo saat ini, dua daerah yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo telah siap dan disetujui sehingga dapat segera dilakukan penandatanganan NDPH di daerah tersebut.
Rapat FORKOPIMDA ini menjadi platform penting bagi para pemangku kepentingan terkait untuk saling berkoordinasi dan berdiskusi guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan dalam hal dukungan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Diharapkan, upaya ini akan memperkuat proses demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang efisien dan efektif di Provinsi Gorontalo.
