Idris Tekankan Penetapan Target IKU Harus Realistis dan Terukur

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli menekankan pentingnya menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 secara realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat review IKU bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Aula Amin Abdullah, Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (12/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Idris melakukan review terhadap sejumlah indikator dan target IKU Bawaslu Provinsi Gorontalo sebelum dokumen ditandatangani. Ia juga meminta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota mencermati kembali IKU masing-masing sehingga target yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan pencapaiannya.

“Ketika kita menetapkan target 100 persen, maka konsekuensinya target tersebut harus benar-benar bisa kita capai dan pertanggungjawabkan. Jangan sampai angka 100 persen dicantumkan, sementara pencapaiannya bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali kita,” ujar Idris.

Sejumlah indikator menjadi perhatian dalam pembahasan, antara lain penguatan kinerja birokrasi, capaian Rencana Strategis (Renstra), pelaksanaan dan tindak lanjut rapat pleno, pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota, pertanggungjawaban, inovasi, hingga tingkat kepuasan masyarakat. Menurut Idris, khusus indikator kepuasan masyarakat, penetapan target harus dilakukan secara hati-hati karena penilaiannya berasal dari masyarakat.

^{Rapat review IKU bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Aula Amin Abdullah, Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (12/8/2026)}

“Karakteristik masyarakat di setiap daerah berbeda, sehingga target kepuasan masyarakat tidak harus selalu sama. Tetapi indikator ini juga tidak boleh dihilangkan, karena persepsi masyarakat terhadap Bawaslu menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan langkah dan kebijakan kita ke depan,” katanya.

Idris juga memberikan perhatian terhadap pemaknaan inovasi dalam IKU. Menurutnya, inovasi tidak semata-mata berarti menciptakan kegiatan yang sepenuhnya baru. Pengembangan atau modifikasi terhadap pola kegiatan yang telah berjalan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien juga perlu dikaji sebagai sebuah inovasi. Salah satu contohnya adalah evaluasi yang sebelumnya dilaksanakan tahunan kemudian dikembangkan menjadi evaluasi berkala, baik bulanan maupun triwulanan.

Ia meminta setiap inovasi yang dimasukkan dalam IKU memiliki argumentasi dan ukuran yang jelas. Dengan demikian, penyusunan IKU tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen yang mampu menggambarkan target dan capaian kinerja Bawaslu secara objektif.