Idris Sampaikan Kesiapan Pengawasan Pilkada Serentak 2024 pada Rapat Forkopimda

Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo – Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diperluas dilaksanakan untuk membahas dua agenda penting: kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan penanganan permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Bawaslu, Kapolda, dan Kejati di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Senin, (20/05/2024).   Idris, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 100 persen dana hibah yang dialokasikan untuk Pilkada Serentak. Dana tersebut telah digunakan untuk perekrutan Panwascam di berbagai wilayah. “Terkait anggaran, kami sudah memanfaatkannya dengan melakukan perekrutan Panwascam,” ujarnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa ada dua penanganan pelanggaran yang masih ditelusuri di Samarinda dan Sulawesi Selatan.   Netralitas ASN di kabupaten/kota menjadi perhatian utama menjelang Pilkada. Idris mengungkapkan bahwa netralitas ASN cenderung meningkat menjelang tahapan Pilkada dan diharapkan akan terus meningkat. Bawaslu RI juga telah mengeluarkan surat himbauan kepada gubernur, walikota, dan bupati untuk tidak melantik pejabat enam bulan sebelum pencalonan. “Kami berharap bisa duduk bersama antara Bawaslu, Kapolda, dan Kejati untuk membahas terkait persiapan menghadapi Pilkada nanti,” tambahnya.   Pemerintah daerah telah memberikan dukungan maksimal kepada Bawaslu dan diharapkan sinergi antara semua pihak dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah ini. “Alhamdulillah, dukungan dari pemerintah daerah sudah sangat maksimal kepada kami,” kata Idris.