Fadjri Tekankan Netralitas TNI dalam Pengamanan Pilkada 2024

GORONTALO — Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Fadjri Arsyad, memberikan materi mengenai netralitas TNI dan penyuluhan hukum dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Komando Resor Militer 133/Nani Wartabone pada Senin (12/08/2024). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa TNI tetap netral dan tidak terlibat dalam kampanye politik.   Dalam paparannya, Fadjri Arsyad menekankan larangan bagi anggota TNI untuk terlibat dalam kampanye. "Anggota TNI harus menjaga jarak dari kegiatan politik untuk menjaga integritas dan netralitas dalam proses Pilkada," ujarnya. Selain itu, Arsyad menjelaskan ketentuan pidana yang akan dikenakan apabila ada pelanggaran oleh anggota TNI.   Peran TNI dalam pengamanan Pilkada 2024 akan melibatkan beberapa tugas penting. TNI akan bertanggung jawab untuk pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, serta menjaga surat suara selama proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke lokasi tujuan.   Lebih lanjut, Fadjri Arsyad menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan bukan hanya sebatas pengawasan, tetapi juga termasuk dalam memastikan proses pemungutan suara berlangsung dengan aman dan tertib. "Keberadaan TNI sangat penting untuk mendukung keamanan dan ketertiban selama Pilkada," tambahnya. [caption id="attachment_9298" align="aligncenter" width="1179"] Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad saat memaparkan terkait Netralitas TNI di Korem 133/Nani Wartabone, Senin (12/08/2024).[/caption] Fadjri juga menyampaikan hal ini merupakan langkah awal untuk mempersiapkan semua pihak terkait dalam menghadapi Pilkada. "Dengan pemahaman yang jelas mengenai peran dan batasan TNI, kita berharap proses Pilkada dapat berjalan lancar tanpa adanya masalah terkait netralitas," tuturnya.   Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan semua pihak dalam menghadapi Pilkada, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.