Bawaslu Provinsi Gorontalo Gelar Diskusi Dispensasi, Siapkan Jajaran Hadapi Tantangan Pemilu

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo — Dalam rangka menghadapi dinamika permasalahan yang berpotensi muncul pada tahapan Pemilu dan Pemilihan mendatang, Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar Kick Off kegiatan “Diskusi Penanganan Pelanggaran Satu Sesi (Dispensasi) Bersama Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo” secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/02/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Puadi, yang memberikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu melalui forum diskusi dan bimbingan teknis yang terarah.

“Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo, ini bisa menjadi salah satu ikon yang bisa menjadi acuan bagi Bawaslu di daerah lainnya,” ujar Puadi dalam arahannya.

Puadi menegaskan, kesiapan dalam menghadapi tantangan tahapan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Divisi Penanganan Pelanggaran, tetapi harus menjadi perhatian seluruh divisi teknis di Bawaslu. Menurutnya, setiap jajaran harus mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat sesuai prinsip hukum yang berlaku. “Kita harus siap dalam mengambil keputusan, dan kesiapan ini tidak hanya pada divisi penanganan pelanggaran akan tetapi semua divisi teknis,” tegasnya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menggelar Kick Off kegiatan “Diskusi Penanganan Pelanggaran Satu Sesi (Dispensasi) Bersama Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo” secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/02/2026)}

Lebih lanjut, Puadi menjelaskan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran satu sesi atau dispensasi merupakan instrumen penting dalam memastikan proses penanganan pelanggaran berjalan efektif. Ia menekankan karakteristik utama mekanisme ini, yakni cepat, tepat, tidak berlarut, serta tetap menjaga keseimbangan kritis demi menjamin keadilan dan kepastian hukum.

“Kegiatan dispensasi ini sangat penting karena mekanisme satu sesi adalah instrumen penting untuk memastikan penanganan pelanggaran berjalan cepat, tepat, tidak berlarut, dan tetap mengedepankan aspek keadilan serta kepastian hukum. Kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas putusan dan perlindungan hak para pihak,” ungkap Puadi.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menggelar Kick Off kegiatan “Diskusi Penanganan Pelanggaran Satu Sesi (Dispensasi) Bersama Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo” secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/02/2026)}

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dan uniformitas dalam penafsiran aturan, serta kesiapan menghadapi kerumitan tahapan Pemilu mendatang yang diprediksi penuh tantangan baru. Puadi pun mendorong peserta untuk memanfaatkan ruang diskusi ini sebagai wadah menguji skenario pelanggaran serta memperdalam interpretasi pasal dan prosedur penanganan.

“Gunakan ruang ini untuk mengutak-atik berbagai skenario pelanggaran, menguji pasal-pasal dan interpretasinya, serta mendiskusikan langkah-langkah terbaik untuk memperoleh ketajaman analisis,” katanya.

^{Bawaslu Provinsi Gorontalo saat menggelar Kick Off kegiatan “Diskusi Penanganan Pelanggaran Satu Sesi (Dispensasi) Bersama Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo” secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/02/2026)}

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli, Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendri Purba dan Wahyudin Akili, serta Kepala Sekretariat Nikson Entengo, bersama Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum. Diskusi ini juga diikuti peserta dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari penguatan kapasitas pengawasan dan penanganan pelanggaran secara terpadu.