Bawaslu Provinsi Gorontalo Dorong Sinkronisasi Data DPT Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
|
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, memberikan arahan pada kegiatan Rapat Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Minggu (25/06/2023) yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
Dalam arahanya, Idris Usuli menyampaikan pentingnya sinkronisasi data DPT antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo sebelum pelaksanaan pleno. Menurutnya, jika sinkronisasi dilakukan sejak awal, langkah-langkah pencegahan dapat diambil secara lebih efektif.
"Sebaiknya kita sinkronkan lebih awal satu hari sebelum pelaksanaan pleno yang dilaksanakan oleh KPU. Jika sudah disinkronkan dari awal, artinya kita sudah mencegah dulu," ujar Idris Usuli.
[caption id="attachment_7380" align="aligncenter" width="678"]
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli memberikan Arahan pada Rapat Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Minggu (25/06/2023)[/caption]
Dalam rangka memastikan kelancaran proses tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo akan menguji apa saja yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat pleno terkait dengan daftar pemilih tetap ini.
"Saya mendengar bahwa teman-teman telah menyampaikan saran perbaikan terkait daftar pemilih tetap. Hari ini kami akan mengecek lagi apa saja yang sudah disampaikan pada saat pleno karena akan kami uji di tingkat provinsi," tambah Idris Usuli.
Dengan adanya kegiatan Rapat Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap ini, diharapkan tercapainya sinkronisasi data DPT antara Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Gorontalo serta terjaganya integritas proses pemilihan umum mendatang.
