Wahyudin Akili Ingatkan Pentingnya Laporan Pengawasan Coktas yang Komprehensif

Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, meminta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo menyampaikan secara rinci hasil pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026. Permintaan tersebut disampaikan Wahyudin dalam Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Coktas PDPB yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (13/03/2026).

Rapat evaluasi tersebut digelar untuk meninjau pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu di tingkat kabupaten/kota sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Melalui forum ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengumpulkan informasi teknis dari setiap daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sebelum tahapan pleno PDPB dilaksanakan oleh KPU.

Dalam arahannya, Wahyudin Akili menekankan pentingnya penyampaian laporan yang komprehensif dari setiap jajaran pengawas di daerah. Hal tersebut dinilai penting agar seluruh persoalan yang muncul selama proses pengawasan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

^{Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Coktas PDPB yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (13/03/2026)}

“Saya minta teman-teman Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan secara rinci terkait teknis pelaksanaan pengawasan Coktas, termasuk permasalahan yang ditemukan di lapangan untuk bagaimana kita selesaikan bersama,” ujar Wahyudin dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian berbagai temuan pengawasan harus dilakukan sebelum pelaksanaan pleno PDPB di KPU. Dengan demikian, data pemilih yang disajikan dalam pleno nantinya benar-benar telah melalui proses pengawasan yang optimal.

“Hal ini penting agar sebelum pelaksanaan pleno PDPB di KPU semua sudah selesai dan kita bisa menyajikan data yang akurat sesuai dengan yang kita temukan di lapangan,” tambahnya.

Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berharap seluruh jajaran pengawas dapat memperkuat koordinasi serta memastikan setiap tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan data pemilih yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.