Soroti Kesenjangan Capaian Pencegahan, Idris Minta Bawaslu Kabupaten/Kota Benahi Penginputan Data

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, meminta seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembenahan terhadap penginputan data kegiatan pencegahan dan partisipasi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Triwulan III Tahun 2026 yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (05/11/2026).

Idris mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan pencermatan terhadap data yang telah diinput, masih ditemukan perbedaan capaian yang cukup signifikan antarkabupaten/kota. Bahkan, terdapat sejumlah indikator kegiatan yang belum menunjukkan perkembangan dari Oktober hingga awal November 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena perlu dipastikan apakah kegiatan memang belum dilaksanakan atau telah dilaksanakan tetapi belum tercatat dalam sistem pelaporan.

"Kita perlu memahami apa yang menjadi persoalan di kabupaten/kota. Apakah kegiatan belum dilaksanakan, operator belum memahami penginputannya, atau terdapat kendala dalam pembagian tugas. Semua itu harus kita evaluasi bersama," tegas Idris.

Lebih lanjut, Idris menjelaskan bahwa tidak seluruh kegiatan kelembagaan maupun publikasi dapat dimasukkan sebagai kegiatan pencegahan. Setiap aktivitas harus dipilah berdasarkan substansi dan keterkaitannya dengan indikator yang telah ditetapkan. Ia mencontohkan kegiatan rapat internal yang secara khusus membahas program pencegahan dan partisipasi masyarakat dapat dipertimbangkan dalam kategori kegiatan lainnya sepanjang memenuhi ketentuan pelaporan.

^{Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kegiatan Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Triwulan III Tahun 2026 yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (05/11/2026)}

Selain persoalan pemahaman teknis, Idris juga mengingatkan pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota agar memperhatikan distribusi beban kerja operator. Menurutnya, penumpukan tanggung jawab pada satu pegawai berpotensi menghambat ketepatan dan kelengkapan pelaporan. Karena itu, diperlukan dukungan sumber daya manusia, pendampingan, serta koordinasi antara pimpinan, penanggung jawab kegiatan, dan operator. Ia juga membuka kemungkinan pelatihan langsung apabila perbaikan penginputan belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan hingga akhir November.

Idris turut mengingatkan seluruh jajaran agar segera mempersiapkan laporan akhir tahun dan mengoptimalkan kegiatan yang masih dapat dilaksanakan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Ia menyampaikan rencana evaluasi pada 9 Desember 2026 sebagai momentum untuk menilai perkembangan capaian sekaligus mematangkan penyusunan laporan tahunan. Melalui langkah tersebut, Idris berharap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar tercermin dalam data kelembagaan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.