Saat Mars Bawaslu Bergema, Semangat Kebersamaan Aparatur Bawaslu Provinsi Gorontalo Kian Menguat

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo kembali memperdengarkan dan menyanyikan Mars Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di lingkungan kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Rabu (5/8/2026) pukul 10.00 Wita. Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad bersama pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Sebelum Mars Bawaslu dikumandangkan, seluruh aktivitas pekerjaan dihentikan sementara. Seluruh pegawai kemudian berdiri dengan sikap sempurna untuk menyanyikan Mars Bawaslu secara bersama-sama sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi sekaligus memperkuat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2025 tentang memperdengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Badan Pengawas Pemilihan Umum secara bergantian di lingkungan Bawaslu. Kebijakan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat rasa memiliki terhadap lembaga, serta membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berintegritas.

Sesuai ketentuan dalam surat edaran tersebut, lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 waktu setempat, lagu-lagu nasional setiap hari Selasa dan Jumat pukul 10.00 waktu setempat, sedangkan Mars Badan Pengawas Pemilihan Umum diperdengarkan setiap hari Rabu pukul 10.00 waktu setempat. Seluruh pegawai diwajibkan menghentikan aktivitas sejenak untuk mengikuti kegiatan tersebut secara khidmat.

Melalui pelaksanaan rutin menyanyikan Mars Bawaslu, Bawaslu Provinsi Gorontalo terus memperkuat jiwa korps dan semangat kebersamaan seluruh jajaran. Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa setiap insan Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan independensi dalam mengawal setiap tahapan demokrasi serta mewujudkan pengawasan pemilu yang berkeadilan dan berintegritas.