Lompat ke isi utama

Berita

Nikson Entengo Tegaskan Empat Fokus Utama Kelembagaan

Nikson Entengo Tegaskan Empat Fokus Utama Kelembagaan
Gorontalo – Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nikson Entengo, memberikan arahan strategis dalam rapat pembinaan internal bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Senin (28/07/2025). Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan empat fokus utama dalam penguatan kelembagaan, yakni peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, penataan sarana prasarana, serta digitalisasi administrasi dan kehumasan.   Dalam arahannya, Nikson menyoroti pentingnya kualitas personil sebagai fondasi keberhasilan organisasi. Ia menyebut bahwa proses rekrutmen tenaga pramusaji maupun keamanan harus dilakukan dengan cermat. “Rekam jejak, kesehatan jasmani, dan sikap amanah calon pegawai perlu ditelaah secara menyeluruh,” tegas Nikson. Ia juga mendorong agar budaya kerja inklusif dan adaptif terus dibangun tanpa memandang latar belakang masing-masing pegawai.   Lebih lanjut, Nikson mengingatkan seluruh unit kerja untuk bersiap terhadap dinamika anggaran, terutama kemungkinan adanya penambahan pada triwulan IV oleh Bawaslu RI. Ia menekankan pentingnya ketepatan dalam pelaporan keuangan. “Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan SPJ harus disusun dengan lengkap dan dilakukan pengecekan ulang sebelum diserahkan,” ujarnya. [caption id="attachment_12020" align="aligncenter" width="954"] Nikson Entengo saat memberikan pembinaan di Bawaslu Gorontalo, Senin (28/07/2025)[/caption] Sorotan berikutnya tertuju pada pengelolaan sarana prasarana dan aset negara. Nikson meminta agar setiap barang milik negara (BMN) yang digunakan dalam operasional kelembagaan memiliki penanggung jawab yang jelas. “Penataan aset yang baik bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bentuk transparansi dalam penggunaan fasilitas negara,” katanya.   Dalam aspek administrasi dan kehumasan, Nikson mengajak seluruh jajaran untuk mulai menerapkan sistem digital, terutama dalam pengarsipan dokumen. Ia menyarankan agar berkas-berkas penting mulai diarsipkan dalam format PDF untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan data. “Selain itu, perubahan regulasi seperti revisi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Perbawaslu juga harus menjadi perhatian,” tambahnya.   Menutup arahannya, Nikson mendorong tim kehumasan Bawaslu agar terus mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan informasi publik. Namun ia mengingatkan, semua produk komunikasi publik harus tetap mengedepankan etika. “Inovatif boleh, tapi jangan sampai keluar dari koridor norma yang berlaku,” pungkasnya.    
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle