Nikson: Bawaslu menerima penghargaan opini pengelolaan keuangan dan BMN Award dari Menkeu

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang digelar oleh Kementrian Republik indonesia secara daring melalui aplikasi zoom metting, Selasa (22/09/2020) Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati sebagai keynote speaker dan dihadiri oleh para Kepala Kementrian Negera dan Lembaga Negara serta para Kepala Daerah seluruh Indonesia termasuk Sekjen Bawaslu RI Bapak Dr. Gunawan Suswantoro. Rakernas ini mengangkat tema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Pada kegiatan ini, dilakukan pemberian penghargaan kepada peraih Opini WTP 10 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan tahun 2010-2019, peraih Opini WTP 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan tahun 2015 – 2019, peraih Opini WTP tahun 2019, dan pemberian BMN Awards. Kegiatan ini juga di ikuti oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se Indonesia melalui chanel youtube sesuai arahan Sekjen Bawaslu RI. Nikson menyatakan, salah satu yang menerima penghargaan tersebut adalah Bawaslu, karena telah meraih opini pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020 selama 5 tahun berturut-turut dan juga meraih BMN Award dengan kategori Utilisasi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada pihak yang telah melakukan sinergi kuat didalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan. Sinergi yang selama ini telah terbangun dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) harus dan akan terus dijaga dan ditingkatkan Pencapaian ini tentunya didukung dengan semakin meningkatnya kualitas dari laporan keuangan kementerian dan lembaga audited tahun 2019, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah opini WTP dari LKKL dari yang sebelumnya pada tahun 2019 Menteri Keuangan mengungkapkan juga, kemungkinan kondisi dimasa pandemic covid-19 ini masih akan berlangsung sampai tahun 2021 “Karena covid tidak akan selesai tahun 2020, tahun depan mungkin kita masih dihadapkan dengan kondisi Covid . Jadi jangan prnah berpikir ini adalah kondisi sementara untuk beberapa bulan ini” jelas Sri Mulyani Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan pandemic covid-19 menjadi tantangan berat dalam pengelolaan keuangan Negara termasuk dalam penyusunan laporannya. Untuk itu sekalipun berada dalam masa pandemic, Menteri keuangan meminta kepada para pejabat yang akan menyusun laporan keuangan pemerintah baik dikementrian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2020 untuk tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. #salamawas#