Bawaslu Provinsi Gorontalo Matangkan Penganugerahan PPID dan Agenda Pengawasan

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Bawaslu Provinsi Gorontalo mematangkan persiapan Penganugerahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta sejumlah agenda kelembagaan melalui Rapat Pleno yang dipimpin Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli di Ruang Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (07/09/2026).

Rapat dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad, Lismawy Ibrahim, Wahyudin Akili, dan John Hendri Purba, bersama pejabat administrator serta pejabat fungsional. Pembahasan mencakup persiapan penganugerahan, pelaksanaan uji petik, diskusi hukum tematik, Kamis Harmoni, hingga penyelesaian bahan ajar Bawaslu Membelajarkan Volume 2.

Idris Usuli menegaskan bahwa Penganugerahan PPID harus dilaksanakan pada September 2026 dengan persiapan yang maksimal. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran, khususnya konsumsi kegiatan, telah disesuaikan. “Mengenai pelaksanaan Penganugerahan PPID, perlu kita sepakati bersama bahwa kegiatannya wajib dilaksanakan pada bulan September 2026,” ujar Idris.

John Hendri Purba menyampaikan bahwa penentuan jadwal penganugerahan perlu mempertimbangkan agenda pimpinan Bawaslu RI agar kehadiran mereka dapat diupayakan. Menanggapi hal tersebut, Idris meminta agar persiapan kegiatan terus dimatangkan, termasuk rencana mengundang Gubernur atau Wakil Gubernur Gorontalo. “Untuk pelaksanaan penganugerahan perlu kita maksimalkan, dan rencananya kita akan mengundang Gubernur atau Wakil Gubernur,” jelasnya.

^{Rapat Pleno di Ruang Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Senin (07/09/2026)}

Dalam agenda pengawasan, Moh. Fadjri Arsyad melaporkan rencana pelaksanaan uji petik di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Idris kemudian mengarahkan agar pelaksanaan kegiatan menjangkau seluruh kecamatan di kedua kabupaten tersebut secara terjadwal. “Kita laksanakan di semua kecamatan di Kabupaten Bone Bolango dan seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo,” tegas Idris.

Sementara itu, Wahyudin Akili menyampaikan bahwa diskusi hukum tematik kembali dipersiapkan setelah pada periode sebelumnya jajaran berfokus pada produksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2. Tema diskusi yang direncanakan masih berkaitan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Untuk periode September, sementara kami telah mempersiapkan kegiatan diskusi hukum tematik dengan tema masih seputaran PSU,” kata Wahyudin.

Lismawy Ibrahim turut memaparkan rencana Kamis Harmoni yang meliputi konsolidasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, pelaksanaan uji petik, badminton, serta jalan sehat. Idris mengarahkan agar badminton dijadikan kegiatan rutin setiap Kamis sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran dan mempererat kebersamaan jajaran.

Pada bagian akhir rapat, Lismawy menginformasikan batas akhir pengiriman bahan ajar Bawaslu Membelajarkan Volume 2. Menanggapi hal tersebut, Idris meminta seluruh jajaran terkait memaksimalkan koreksi materi agar penyelesaian bahan ajar dapat berjalan sesuai jadwal. “Perlu kita maksimalkan untuk koreksi materinya pada hari ini,” pungkas Idris.