Bawaslu Provinsi Gorontalo Gelar Rakor Penguatan Kelembagaan Divisi Hukum dan Sengketa

Gorontalo – Dalam rangka optimalisasi masa non-tahapan Pemilu 2025, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Kegiatan berlangsung di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (27/8/2025).

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, yang juga merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Dalam sambutannya, Wahyudin menekankan pentingnya memperkuat sinergi kelembagaan untuk menghadapi potensi dinamika hukum dan sengketa pemilu di masa mendatang.

“Penguatan kelembagaan ini menjadi langkah strategis agar Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan hukum serta menyelesaikan sengketa secara profesional dan berintegritas,” ujar Wahyudin.

[caption id="attachment_12442" align="aligncenter" width="1440"] Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo di Aula Amin Abdullah Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (27/08/2025)[/caption]

Hadir pula dalam kegiatan tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, yang memberikan dukungan penuh atas upaya penguatan kelembagaan Divisi Hukum. Ia menyampaikan bahwa konsolidasi internal sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarjenjang.

Rakor ini mengundang Anggota, Kepala Sub Bagian, serta staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman, meningkatkan kapasitas, serta membangun kolaborasi yang solid dalam menjalankan tugas pengawasan di bidang hukum dan sengketa pemilu.

Penulis/Foto: Fitri Editotr: Fitri/Syarif