Antisipasi Kerawanan PDPB, Moh. Fadjri Arsyad Ikuti Penyusunan Kerangka Pemetaan Isu Strategis

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad menghadiri Kegiatan Penyusunan Kerangka Pemetaan Kerawanan Isu Strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan Bawaslu RI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (11/08/2026). 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 10–12 Agustus 2026 tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu dalam melakukan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pemetaan diharapkan menjadi dasar dalam menentukan fokus dan strategi pencegahan terhadap potensi persoalan dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih.

Kegiatan diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi ruang untuk menyusun kerangka pemetaan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi berbagai isu strategis dan potensi kerawanan PDPB di masing-masing daerah.

Moh. Fadjri Arsyad mengatakan, pemetaan kerawanan penting dilakukan untuk memastikan pengawasan PDPB berjalan secara terarah dan berbasis pada kondisi serta potensi persoalan yang ditemukan di lapangan.

^{Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad saat menghadiri Kegiatan Penyusunan Kerangka Pemetaan Kerawanan Isu Strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan Bawaslu RI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (11/08/2026)}

“Pemetaan kerawanan menjadi langkah penting bagi Bawaslu untuk mengidentifikasi sejak awal berbagai potensi persoalan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Dengan pemetaan yang baik, langkah pencegahan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat dan terukur,” ujar Fadjri.

Menurutnya, proses pemutakhiran data pemilih memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, identifikasi terhadap potensi kerawanan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan karakteristik dan dinamika yang terjadi di setiap daerah.

“Bagi Bawaslu Provinsi Gorontalo, hasil penyusunan kerangka ini nantinya menjadi referensi dalam memetakan isu strategis PDPB di daerah. Tujuannya agar potensi kerawanan dapat dideteksi lebih dini dan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah pencegahan,” tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo berkomitmen menindaklanjuti kerangka pemetaan kerawanan sesuai kondisi daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan PDPB serta menjaga data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.