“J. Umar; Pilkada Ditengah Pandemi Harus Sesuai Protokol Kesehatan”

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo J. Umar mengurai pentingnya ketaatan warga negara, penyelenggara dan peserta pemilihan terhadap ketentuan protokol kesehatan terkait pelaksanaan tahapan Pilkada dimasa pandemi Covid-19 pada dialog pagi di Bandayo RRI Gorontalo Sabtu (12/09/2020). Menurutnya sesuai dengan semangat Bawaslu yakni “Pilkada Sukses, Rakyat Selamat” karena sesungguhnya keselamatan warga negara adalah hukum yang tertinggi.  Bawaslu menghendaki kesuksesan Pilkada harus selaras dengan keselamatan masyarakat, sehingga penting untuk memastikan pelaksanaan tahapan harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. PKPU No. 6 Tahun 2020 yang telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020 serta PerBawaslu No. 4 Tahun 2020, menurutnya telah jelas mengatur mengenai pelaksanaan dan pengawasan tahapan Pilkada sesuai protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19. Mengenai pelanggaran terhadap protokol kesehatan, penegakkan hukumnya selain telah diatur dalam peraturan KPU, juga telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yakni; Pasal 212 dan 218 KUHP, UU No. 4 Tahun 1984 ttg Wabah Penyakit Menular, UU No. 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan, Inpres No 6 Tahun 2020 dan Pergub No 41 Tahun 2020. Harapannya semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan dan masyarakat secara sadar akan menaati segala ketentuan tersebut. Dalam dialog tersebut J.Umar juga mengingatkan bahwa Pilkada tidak hanya tunduk pada UU Pemilihan, tetapi juga tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait, sebagaimana yang disebutkan di atas. Ketika ada pihak yang tidak mengindahkan prtokol ksehatan, misalnya ada kerumunan massa, maka petugas keamanan dapat membubarkan dan melakukan upaya penindakan, sebagaimana ketentuan Pasal 212 dan 218 KUHP. Selain J. Umar dalam dialog tersebut hadir juga narasumber lainnya yakni Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Hendrik Imran dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Fahri Kaluku yang juga menjelaskan kondisi terkini mengenai pengawasan tahapan Pilkada di Kabupaten Bone Bolango.