BAWASLU PROVINSI GORONTALO MEMBERIKAN MASUKKAN DALAM RAPAT SOSIALIASISI PDPB TAHUN 2021

GORONTALO – Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo , J. Umar dan Rahmad Katon Mohi selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga mengikuti Rapat Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2021 Provinsi Gorontalo, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Gorontalo melalui media Daring, Kamis, (29/04/2021)

Kegiatan Rapat Sosialisasi PDPB tersebut selain dihadiri oleh jajaran Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dihadiri sejumlah elemen masyarakat yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 mendatang.

J. Umar, menyampaikan bahwa sebagaimana ketentuan pasal 100 huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengamanatkan kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemiih secara berkelanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada dua hal penting yang harus kita lakukan yaitu (1) Kita melakukan pemutakhiran dan (2) Kita melakukan pemiliharaan data pemilih secara berkelanjutan.”

Menurutnya, untuk melakukan amanat undang-undang tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dan komitemen bersama penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dan elemen masyarakat yaitu; (1) Kita mendorong agar, jangan ada lagi warga negara yang wajib KTP, tetapi tidak mempunya KTP elektronik; (2) Bagi Masyarakat yang pindah-keluar atau yang masuk Gorontalo harus tercatat dengan baik; (3). Bagi penduduk yang beralih status menjadi anggota TNI /POLRI dan sudah memasuki masa pension juga harus secara aktif melaporkan diri kepada pemerintah setempat; (4) Harus ada peran serta masyarakat dan perangkat pemerintahan di tingkat desa/kelurahan untuk secara aktif melaporkan dan mencatat penduduk yang sudah meninggal dunia agar tidak ada lagi namanya dalam DPT; (5). Pemilih yang berstatus ASN vertikal, yang akan memilih di Gorontalo karena tidak bisa balik ke daerah asal, maka harus disosialisasikan lebih awal agar tidak ada permasalahan menjelang pelaksanaan Pemilu/Pemilihan; dan (6). Mendorong kepada KPU untuk melakukan koordinasi lintas instansi, dimana jika dipandang perlu dapat dibuat WA Group yang melibatkan semua stakeholder yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih.

Dalam kesempatan yang sama Rahmad Katon Mohi, selaku Koordivisi Pengawasan menyampaikan usul agar KPU Kabupaten/Kota dapat memaparkan progress atau perkembangan Pemutakihran data pemilih berkelanjutan dan permasalahan yang dialami oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Tutup Rahmad

Bagikan