Bawaslu Provinsi Gorontalo Gelar Rakor Pengawasan PDPB Bersama Stakeholder

Bawaslu Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2021 Bersama Stakeholder di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jumat (30/4/2021)

Dalam Sambutanya Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo J. Umar mengatakan bahwa kegiatan rakor PDPB bersama Stakeholder sangat penting dilakukan sebagai ikhtiar bersama dalam mengawal dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Pemutakhiran data pemilih adalah hal yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Akurasi data pemilih adalah instrument penting untuk menentukan kualitas dan integritas Pemilu/Pilkada.

J. Umar menambahkan, Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kab/Kota telah melakukan koordinasi dan pengawasan langsung pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 100 huruf e UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, hal ini tentu harus dilaksanakan secara serius sebagai wujud implementasi tanggung jawab Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan demokrasi khususnya di Provinsi Gorontalo. Disamping itu, secara teknis Bawaslu telah mengeluarkan Surat Edaran No 13 Tahun 2021, yang pada pokoknya mengamanatkan kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan dan koordinasi dengan stakeholder terkait mengenai pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Adapun beberapa hal yang menjadi temuan/kendala bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan PDPB yakni ; (1) belum dapat mengakses data pemilih by name by address pada Disdukcapil Kabupaten/Kota; (2) Terdapat kendala dalam mengidentifikasi Penduduk yang beralih status menjadi TNI/Polri dan yang sudah pension; (3) Masih terdapat penduduk yang sudah meninggal dunia dan masih terdapat dalam daftar pemilih. Beberapa hal Inil tentunya yang perlu kita cermati ungkap J. Umar

Sementara itu, Anggota Bawaslu provinsi Gorontalo Kordiv Pengawasan dan Hubal Rahmad Katon Mohi menambahkan bahwa kegiatan Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tentu harus dilaksanakan secara terus-menerus guna mendapatkan data pemilih yang akurat, karena akurasi data pemilih sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilu/Pilkada khususnya di Provinsi Gorontalo.

Rahmad juga berharap kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk terus melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Tutupnya

Sementara itu, Kordiv Penyelesaian Sengketa Ahmad Abdullah menekankan pentingnya peran pemerintah desa/kelurahan dalam melaporkan peristiwa kependudukan di wilayahnya misalnya mengenai penduduk yang meninggal dunia, penduduk yang pindah masuk dan keluar, beralih status menjadi TNI/Polri dan lain-lain. Menurutnya hal ini penting, karena agenda pemutakhiran data pemilih adalah sangat penting dan tentu menjadi tugas bersama seluruh elemen pemerintah.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya; Korem 133 Nani Wartabone, Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, KesbangPol Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo, Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, KPU Kota Gorontalo, dan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

Bagikan