Bawaslu Gorontalo –  Dalam rangka melaksanakan evaluasi kegiatan tahun 2015 dan membahas program kegiatan Tahun 2016, DPRD Provinsi Gorontalo melakukan rapat kerja bersama seluruh Instansi Pemerintah Provinsi, Senin, (25/1)

Dalam rapat ini setiap instansi wajib melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2014-2015 kemarin untuk menjadi bahan evaluasi DPRD.

Pasca pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah Kabupaten di Provinsi Gorontalo, dan menghadapi pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Gorontalo tahun 2017, Bawaslu Provinsi sebagai salah satu penyelenggara Pemilu turut memberikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.  Selain memaparkan laporan kegiatan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2015 juga dipaparkan laporan Rencana Kerja dan usulan anggaran  yang dibutuhkan untuk menghadapi Tahapan Penyelenggaraan  Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2016-2017.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi meminta kepastian dari Bawaslu RI tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Bawaslu yang menerima sanksi Pemberhentian tetap dari DKPP, dalam hal ini  untuk proses penentuan PAW mengapa tidak langsung ditentukan melaluii skema urutan 4 dan 5 karena telah melalui proses seleksi dan hasil nilai yang diraih, dan proses pengambilan keputusan di lembaga dilakukan oleh siapa.

Selanjutnya Dewan mengingatkan kepada Penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu dan KPU untuk lebih bersinergi karena apa yang dilaksanakan oleh KPU mendapat pengawalan dari Bawaslu  sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo Siti Haslina Said, SH.,MH mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusan diBawaslu RI,Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota adalah melalui Rapat Pleno Pimpinan, dan untuk proses PAW di Bawaslu Provinsi diinformasikan pada awal februari sudah ada pelantikan.

Selanjutnya untuk permasalahan anggaran yang telah di setujui melalui pembahasan komisi I DPRD Provinsi  Gorontalo adalah 16 Milyar rupiah sambil menunggu kelengkapan organisasi yang terdapat di Bawaslu Provinsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here