Bawaslu-Gorontalo. Menghadapi perhelatan pelaksanaan pemilihan kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017, Bawaslu Provinsi Gorontalo terus melakukan pembenahanan  struktur yang ada didalam internal lembaga. Bertempat diHotel Damhil Universitas Negeri Gorontalo, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo membuka secara resmi  Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta mengukuhkan struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (22/3).

Kegiatan yang ikut melibatkan beberapa unsur media yang  ada diprovinsi Gorontalo, baik media cetak dan media elektronik, seperti TVRI Gorontalo, Mimoza TV, RRI Gorontalo, Radio Selebes, Radio Poliyama, Memora FM, dan KPID Gorontalo, menghadirkan pemateri dari Tim Ahli Bawaslu RI Bapak Ir. Saparudin, M.Si, Wakil Ketua KPID Gorontalo Bapak Jhon Hendra Purba dan Ibu Nila Mohi dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Gorontalo.

Dalam arahannya Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Siti Haslina Said, SH.,MH, mengungkapkan bahwa sesuai semangat transparansi dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka  Bawaslu Gorotalo berkomitmen menjadikan media sebagai mitra kerja untuk membuka akses informasi publik  sehingga dibutuhkan dua alur antara Bawaslu dengan media massa maupun masyarakat, inilah salah satu tujuan dibentuknya PPID di Bawaslu  Provinsi Gorontalo. Mengingat seiring dengan padatnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu baik ditingkat nasional maupun daerah membutuhkan pengelolaan informasi yang akurat, dan terarah. Kinerja Bawaslu akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada dalam suatu daerah. Pembentukan PPID sendiri adalah bertujuan untuk melakukan pemprosesan atau pengelolaan informasi yang dibutuhkan oleh mitra kerja lembaga maupun oleh masyarakat. Dengan terbentuknya PPID diBawaslu Provinsi Gorontalo, diharapkan agar Informasi yang didapatkan oleh masyarakat adalah informasi yang akurat dan akuntabel.

Selanjutnya pemateri dari Tenaga Ahli Bawaslu RI Ir. Saparudin, M.Si menjelaskan tentang Bagaimana tata kerja dan Organisasi PPID di Bawaslu RI yang sudah terbentuk sejak tahun 2013. Beliau juga mengapresiasi Bawaslu Gorontalo karena telah membentuk dan mengukuhkan pejabat PPIDnya, sehingga membutuhkan Bimtek terhadap pejabat PPID agar supaya PPID bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya, karena  sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan sejak 30 April 2008,  seharusnya semua   Badan Publik sudah membentuk PPIDnya 2 tahun Paling lama setelah Undang Undang Ini. Beliau mengungkapkan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu menyangkut Transparansi atau keterbukaan informasi terhadap publik karena merupakan salah satu pilar utama manajemen pemerintahan yang baik (Good Governance). Payung hukumnya diatur didalam konstitusi, yaitu didalam Undang –Undang Dasar 1945, sehingga Undang Undang KIP tidak serta merta muncul, meskipun kita tahu bahwa transparansi adalah merupakan desakan dunia internasional agar supaya badan badan public  terbuka dalam memberikan informasi.  Akan tetapi konstitusi  didalam badan public kita diatur, terutama didalam pasal 28f, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Undang undang KIP ini memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas yang mencakup hak hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses kinerja badan publik dan kinerja pejabat publik.

Selanjutnya Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah yang diwakili oleh Wakil Ketua KPID dalam materinya menyampaikan tentang teknik dan langkah langkah pembuatan dan  penulisan berita sebagai sumber informasi sehingga tidak menjadikan berita menjadi  informasi  yang hanya sekedar isu, gosip dan berita miring lainnya yang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga  layak untuk disebarluaskan kepada publik. Informasi yang disampaikan oleh media adalah informasi publik yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga membutuhkan proses penyaringan yang sangat ketat, dan untuk menghindarkan masyarakat dari informasi yang sesat dan menyesatkan.

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pada pelaksanaan pilkada, adalah juga merupakan lembaga publik yang akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat disamping media massa dan elektronik untuk mendapatkan informasi khususnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pilkada. PPID sebagai pengelola informasi dilembaga diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas, tepat dan akurat kepada mitra kerja dan masyarakat luas sebagai konsumen informasi.

Pada kesempatan lainnya Ibu Nila Mohi sebagai pemateri terakhir lebih menekankan kepada pegelolaan arsip-arsip lembaga. Hal ini menjadi penting karena tidak semua arsip lembaga yang dapat disimpan dan dimasukkan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip. Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Gorontalo  tahun 2016 ini ditutup secara resmi oleh Bapak Nanang Masaudi, S.Pd selaku Pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here